Bawaslu Usul Tunda Pilkada, Polisi Angkat Bicara

bulat.co.id -JAKARTA | Proses pemilihan umum (Pemilu) serentak 2024 terus bergulir, mulai dari penetapan partai politik peserta pemilu, penetapan daftar pemilih tetap (DPT), pendaftaran bacaleg, dan sejumlah proses lainnya.

Di tengah semua proses sedang berjalan, Badan Pengawas Pemilu Repoblik Indonesia (Bawaslu RI), mengsulkan agar pemiluhan umum kepala daerah (Pemilukada) untuk ditunda karena beririsan dengan Pemilu 2024 dan adanya risiko masalah keamanan.

Baca Juga:

• Bawaslu Sumut Gelar RDK Sinergi Pemberitaan Dengan Jurnalis Kabupaten Karo
• RS Haji Medan Bersedia Melakukan Pemeriksaan Cabup Karo dan Wacabup
• KPU Nyatakan Caleg Bisa Dilantik Belakangan Bila Ternyata Kalah Pilkada

Hal ini disampaikan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam Rapat Koordinasi Kementerian dan Lembaga Negara yang diselenggarakan Kantor Staf Presiden (KSP) dengan tema "Potensi dan Situasi Mutakhir Kerawanan Pemilu serta Strategi Nasional Penanggulangannya" di Jakarta, baru-baru ini.

"Kami khawatir sebenarnya Pilkada 2024 ini. Karena, pemungutan suara pada November 2024 yang mana Oktober baru pelantikan presiden baru, tentu dengan menteri dan pejabat yang mungkin berganti," ujar Bagja dikutip situs resmi Bawaslu RI.

Baca Juga :Kodam I/BB Buru Oknum TNI Bawa Kabur Mobil Sopir Taksi Online di Medan

"Karena itu, kami mengusulkan sebaiknya membahas opsi penundaan pemilihan (pilkada) karena ini pertama kali serentak," katanya lagi.

Menurut Bagja, risiko masalah keamanan ini berkaitan dengan pasukan keamanan yang tersebar di wilayah masing-masing karena pilkada berlangsung serentak, sehingga perbantuan personel keamanan hampir sulit dilakukan.

Sementara itu, risiko konflik di dalam perhelatan pilkada selalu lebih tinggi dibandingkan pemilu secara nasional karena lebih tingginya sentimen kedekatan antara konstituen dengan calon kepala daerah yang berkontestasi.

Baca Juga :2.959 WNI Hadapi Penahanan Berkepanjangan di DTI Malaysia

"Kalau sebelumnya, misalnya pilkada di Makassar ada gangguan kemanan, maka bisa ada pengerahan dari polres di sekitarnya atau polisi dari provinsi lain. Kalau Pilkada 2024 tentu sulit, karena setiap daerah siaga menggelar pemilihan serupa," katanya.

Menyikpai hal itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memastikan siap untuk melakukan pengamanan Pemilihan Umum (Pemilu) yang digelar tahun 2024.