Stok Pupuk Nasional RI Dinilai Aman

bulat.co.id - Jumlah stok pupuk nasional ini tersebar di lini I 508.480 ton yang terdiri dari urea 420.126 ton dan NPK 88.480 ton. Selanjutnya Lini II 183.337 ton yang terdiri dari urea 127.870 ton dan NPK 55.467 ton, serta Lini III atau gudang di tingkat kabupaten 613.138 ton yang terdiri dari urea 309.869 ton dan NPK 303.269 ton.

Gusrizal menyampaikan kondisi stok pupuk bersubsidi yang aman ini berlaku untuk seluruh wilayah, sebagai contoh di Jawa Barat. Dia mengatakan stok pupuk jenis urea tercatat 33.230 ton atau setara 119 persen dari ketentuan minimum sebesar 30.026 ton. Lalu stok pupuk NPK sebesar 29.392 ton atau setara 317 persen dari ketentuan minimum yang sebesar 9.320 ton.

Baca Juga: Balai Besar Karantina Belawan Periksa Barang Impor Pertanian

Oleh karena itu, Gusrizal memastikan tidak ada kelangkaan mengenai stok pupuk bersubsidi yang didistribusikan oleh Pupuk Indonesia Grup. Istilah kelangkaan sering disebut oleh petani karena alokasi yang ditetapkan tidak sebanding dengan kebutuhan yang diusulkan atau diminta oleh kelompok tani.

Alokasi pupuk bersubsidi telah ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Pada 2023, pemerintah melalui Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 6 Tahun 2022 menetapkan alokasi pupuk bersubsidi sebesar 7.776.281 ton, dari angka ini alokasi Jawa Barat sebesar 950.312 ton yang terdiri dari urea 548.235 ton dan NPK 402.077 ton.

"Selain alokasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan yang diminta petani melalui kelompok tani, istilah kelangkaan juga dikarenakan petani tidak terdaftar dalam e-Alokasi namun berkeinginan untuk membeli pupuk subsidi," jelas Gusrizal, dilansir dari detikcom, Kamis (9/2/2023).

Baca Juga:

• Melawan Saat Ditangkap, Kaki Pencuri Bonsai Dihadiahi Polisi Dengan Timah Panas
• Kiper Team KORPRI Batubara Tewas Mendadak pada Pertandingan Di Labuhanbatu
• Kejari Karo Musnahkan Barang Bukti Berkekuatan Hukum