Temuan BPK, 759 Juta Kerugian Daerah di Dinas PUPR Labura Belum Dikembalikan
Kadis PUPR Blokir Nomor Wartawan
Istimewa
Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI (LHP BPK RI) TA 2021 terhadap Pemkab Labura, yang diserahkan sumber kepada wartawan
Anehnya, kembali ditanyakan pada Senin (3/4/2023), serangkaian permohonan informasi terhadap konfirmasi sebelumnya, bukannya mendapat jawaban, nomor penghubung wartawan malah diblokir.
Baca Juga:
- Humas Tabagsel Gelar Aksi Unjuk Rasa, Desak Kejari Padangsidimpuan Usut Dugaan Korupsi Anggaran RDTR
- Terkait Stunting di Madina, Arief Tampubolon: Siapapun yang Terlibat Harus Mempertanggungjawabkan Perbuatannya
- Terkait Stunting di Madina, Arief Tampubolon: Siapapun yang Terlibat Harus Mempertanggungjawabkan Perbuatannya
Sementara, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Labura, Drs.H. Sofyan Yusma M.Si, setelah dikonfirmasi sebagai permohonan informasi terkait apakah sudah dibayarkan sisa kelebihan pembayaran dimaksud, pihaknya menyarankan agar awak media dapat berkomunikasi melalui Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Labura.
(Budi Ardiansyah)
Editor
: Hendra Mulya
Tags
Berita Terkait
Humas Tabagsel Gelar Aksi Unjuk Rasa, Desak Kejari Padangsidimpuan Usut Dugaan Korupsi Anggaran RDTR
Terkait Stunting di Madina, Arief Tampubolon: Siapapun yang Terlibat Harus Mempertanggungjawabkan Perbuatannya
Terkait Stunting di Madina, Arief Tampubolon: Siapapun yang Terlibat Harus Mempertanggungjawabkan Perbuatannya
Empat Bulan Pasca Penggeledahan, Kejari Labuhanbatu Belum Ungkap Perkembangan Terkini
Korupsi APBDes Rugikan Negara Capai Rp740 Juta Rupiah, Kades Sipare-pare Tengah Jadi Tersangka
Korupsi Uang Restribusi Rp 1,4 Miliar, Mantan Dirut Pudam Tirta Bina Dituntut 8 Tahun Penjara
Komentar