Mediasi Gagal, Gugatan WALHI Berlanjut Ke Pokok Perkara

Pasca gagalnya mediasi ini, ungkap Aritonang, maka akan dilakukan sidang dengan agenda persidangan masuk dalam pokok perkara perdata. Sebagai kuasa hukum, nantinya pihaknya akan menyampaikan pada hakim bahwa klien kami dirugikan dan dilanggar haknya.

Baca Juga:

• Diskusi Aktivis Nasional Dihadiri Din hingga Refly Harun di Jaksel Dibubarkan Paksa Oleh Orang Tak Dikenal
• KPK Geledah Rumah Mendes Abdul Halim Iskandar, Ini Kasusnya
• Walhi Sumut Minta Kapoldasu Evaluasi Kapolres Madina

"Kami juga akan menghadirkan bukti-bukti konkrit dan nyata bahwa DN dan EN WALHI telah melanggar statuta, prinsip hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana menjadi nilai penting dan tertuang dalam statutanya sendiri. Begitu juga dengan klien kami tentu sudah menyiapkan hal-hal untuk menguatkan proses peradilan dan akan meyakinkan hakim bahwa ia dirugikan akibat keputusan yang salah dikeluarkan oleh DN dan EN WALHI karena memberhentikannya secara sepihak tanpa ada proses apa pun sebagai Ketua merangkap Anggota DD WALHI Sumut," ujar Didik, SH yang juga tim Kuasa Hukum.

Sebelumnya, TPH-DD WALHI Sumut telah mendaftarkan gugatan perkara 97/Pdt.G/2023/PN/JKT.SEL, tanggal 24 Januari 2023, dan proses peradilan pertama telah digelar pada 21 Februari 2023.

Adapun gugatan tersebut menyangkut pokok gugatan terhadap Dewan Nasional (DN) WALHI dan Direktur (Eksekutif Nasional/EN) WALHI atas keputusannya memberhentikan sepihak/tanpa dasar dan mengambil alih tugas dan fungsi DD WALHI Sumatera Utara. Keputusan DN WALHI dan Direktur EN WALHI yang tidak amanah serta bertentangan dengan statuta WALHI yang merupakan pedoman organisasi.