Hadapi Fenomena El Nino, Pemprov Jatim Waspadai Kekeringan di Sentra Padi

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indah Parawansa, meminta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, serta pihak terkait untuk mempersiapkan rencana mitigasi dan antisipasi terhadap El Nino.

Baca Juga:

• Pasca Menang Quick Count Pilgubsu, Bobby Nasution Minta Relawan Keliling Beri Bantuan Korban Banjir
• Bobby Nasution: Kami akan Jadi Gubernur untuk Seluruh Agama dan Etnis
• Bobby Nasution : Kampanye Adalah Penyampaian Program, Bukan untuk Saling Membenci

Baca Juga :Kemenhub Laut Segera Tetapkan Dua Alur Pelayaran Di Jawa Timur

"Kita sudah menyaksikan bencana kekeringan terjadi di berbagai daerah. Kita tidak ingin dampaknya berimbas pada produksi pertanian utama kita, terutama produksi padi. Oleh karena itu, saya meminta upaya antisipasi ini dikoordinasikan oleh asisten untuk melakukan pemetaan daerah yang membutuhkan tambahan dukungan irigasi," ungkap Gubernur Jatim, Khofifah Indah Parawansa, pada Selasa (1/8/23).

Gubernur Khofifah menekankan pentingnya memberikan perhatian khusus pada tiga wilayah penghasil padi tertinggi di Jawa Timur, yaitu Lamongan, Ngawi, dan Bojonegoro. Jika kondisi lapangan tidak memungkinkan penggunaan air sungai atau sumber air lainnya, pemerintah dapat memanfaatkan sumur-sumur bor di sawah, seperti yang telah dilakukan oleh Kabupaten Ngawi.

Lebih lanjut, Gubernur Khofifah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk belajar dari pengalaman saat pandemi Covid-19. Meskipun berada di tengah krisis, Jawa Timur berhasil mencatatkan produksi padi tertinggi di Indonesia dari tahun 2020 hingga 2022. Hal ini dianggap sebagai pembelajaran berharga bagi semua pihak agar dapat mengadopsi praktik-praktik terbaik yang telah berhasil selama beberapa tahun terakhir.

Baca Juga :Jadi Calo PPDB SMP Negeri, Oknum Pegawai Disdik Surabaya Dipecat

Pentingnya memonitor realisasi anggaran juga disoroti oleh Gubernur Khofifah. Oleh karena itu, dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), sudah harus ada program-program yang telah disiapkan dan dapat segera dilelang. Tanda tangan kontrak juga diingatkan untuk dilakukan setelah APBD disahkan.