Diduga Beroperasi di Luar Kordinat IUP, Penambang Galian C Terkesan Kebal Hukum

bulat.co.id -LANGKAT | Meskipun sempat berhenti menambang, excavator yang diduga beroperasi di luar kordinat Izin Usaha Pertambangan (IUP) kini barktivitas.

Pengerukan material pasir dan batu (sirtu) di Dusun Tahun XI, Desa Sei Bamban, Kecamatan Batang Serangan, Langkat itu pun terkesan tak tersentuh hukum.

Baca Juga:

• Marak Galian C Diduga Ilegal, Kades Pematang Labura : Tangkapkan Terus.
• Rangkaian Wacana Gelar UKW, SMSI Labuhanbatu Raya Audiensi ke PN Rantauprapat
• Kini 6 Terduga Begal Yang Diamankan Warga Sudah Berstatus Tersangka di Polsek Pancur Batu

Pantauan awak media di lokasi tambang, persisnya di objek wisata Pante Cendana, Selasa (25/7/23) siang, excavator yang beroperasi pada kordinat 3.74251 LU dan 98.21380 BT itu, sedang mengisi material sirtu ke bak truk.

Baca Juga :Dua Tersangka Pembunuhan Diamankan Polres Binjai

Sementara, saat dilihat pada peta Geoportal ESDM, kordinat tersebut tidak masuk dalam IUP maupun WIUP yang terdaftar. Artinya, aktivitas penambangan tersebut patut diduga tidak memliki izin alias ilegal.

Saat dikonfirmasi, Kanit Tipitdter Polres Langkat IPDA Adi Arifin mengatakan bahawa, aktivitas alat berat tersebut masih di titik kordinat. Ia malah menyarankan awak media untuk membuat pengaduan masyarakat (Dumas), jika excavator itu berada di luar kordinat.

"Sudah kita cek juga kemaren bang, masih dititik kordinat, jadi kalo memang temuan abang diluar kordinat sebaiknya dibuatkan laporan dumasnya, supaya kita dapat lakukan penyelidikan lebih lanjut dengan memanggil pihak instansi terkait selaku yang memberikan izin untuk diambil keterangannya, sebagai ahli," kata Adi via pesan WhatsAppnya.

Sementara, pada Mei 2023 silam, Adi dengan tegas mengatakan bahwa lokasi tambang persis di depan Pante Sendana berada di luar kordinat IUP. Saat itu, alat berat yang beroperasi di sana pun kembali menambang ke kordinat yang sudah ditentukan dalam IUP.

Baca Juga :Perbaikan Jalan Sendang Rejo-Kwala Begumit, PUPR Langkat Anggarkan Rp 6,5 M

Adi juga mengatakan, saat personelnya turun ke lapangan, eskavator yang melakukan penambangan sudah berpindah ke dalam titik koordinat. "Jika ingin dilakukan penindakan, tidak bisa hanya berdasarkan titik koordinat begitu saja. Harus dibarengi dengan pembuktian. Untuk menindak yang di luar titik koordinat, harus tertangkap tangan," kata Adi saat itu.

Hingga berita ini diterbitkan Kepala Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumut H Faisal Arif Nasution SSos MSi enggan memberikan keterangan. "Trims infonya," jawab Faisal singkat.