Penjabat Gubernur NTT Menjadi Pembina pada Upacara Hari Agraria dan Tata Ruang Tahun 2023

Dalam penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, sinergi dan kolaborasi empat pilar antara Kementerian ATR/BPN dengan Pemerintah Daerah, Aparat Penegak Hukum (APH) dan Badan Peradilan adalah kunci. Untuk mencegah dan menutup ruang gerak Mafia Tanah, Kementerian ATR/BPN menerapkan program digitalisasi data-data pertanahan dan melakukan sertipikasi tanah secara elektronik.

Baca Juga:

• Bobby Nasution : Kampanye Adalah Penyampaian Program, Bukan untuk Saling Membenci
• Dukung Bobby-Surya Berantas Narkoba, HBB Gelar Teatrikal di Rumah Pemenangan
• Semangat Bangkitkan UMKM, Bobby Nasution Tempuh 342 KM Humbahas-Langkat Dalam Dua Hari

"Selain itu, partisipasi masyarakat turut memegang peranan penting dalam proses pengambilan keputusan dengan duduk bersama dan menampung setiap aspirasi masyarakat. Salah satu bentuk implementasi perwujudan partisipasi masyarakat ialah melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) sebagai wadah koordinasi lintas sektor untuk mendiskusikan hambatan dan tantangan lintas sektor dalam melaksanakan Reforma Agraria agar terdapat pembangunan berkelanjutan dan tercipta kepastian hukum bagi masyarakat," cetusnya.

Pada pertemuan puncak Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA Summit 2023), percepatan penyelesaian tanah transmigrasi dan percepatan redistribusi tanah yang bersumber dari pelepasan kawasan hutan, telah menghasilkan Deklarasi Karimun yang disepakati oleh para menteri terkait dan siap bekerja sama untuk menghancurkan tembok ego sektoral yang selama ini menghambat pelaksanaan Reforma Agraria.

Baca Juga :Benny Harman: PDIP Itu Condong ke Kiri, Demokrat di Tengah

"Saya ingin mengingatkan kembali bahwa kita perlu mempersiapkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi intelektual, profesional, serta memiliki karakter yang baik. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) diharapkan dapat mencetak sumber daya manusia yang unggul untuk melanjutkan pengabdian di bidang pertanahan dan tata ruang. Mengakhiri sambutan ini, saya ucapkan selamat Hari Agraria dan Tata Ruang dan hari lahir UUPA yang ke-63," ungkap Menteri Hadi.

Acara kemudian dilanjutkan dengan penyematan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya dan Pelepasan Purna Bakti Karyawan dan Karyawati Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional/ Kantor Pertanahan periode tahun 2023 oleh Penjabat Gubernur NTT.

Hadir pada kegiatan ini, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT, Dr. Drs. Hiskia Simarmata, M.Si., M.Kn, Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Eksam Sodak, S.SiT., M.Si, Penjabat Walikota Kupang Fahrensy P. Funay, SE, M.Si, Unsur Forkompimda NTT dan Jajaran Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT. (biro APS NTT)