Pelayanan Publik Bagian Paling Penting Untuk Wujudkan Good Governance

Di antaranya pelayanan publik menjadi hal yang terpenting dari penilaian nanti, terkait kepuasaan dari masyarakat yang dilayani, begitu juga yang melayani tentu harus memiliki standar.

"Diharap hasil dari survei ini, bisa menjadi sasaran pembuktian komitmen dan konsistensi penyelenggara pelayanan publik yang berkualitas, profesional dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat," ujar Jamsly.

Baca Juga:

• Kejagung Jelaskan soal Pajero Kajari Tapsel Dipakai Anak Buah: Jovi Andrea Bachtiar Terancam Pecat
• Rektor Wisuda 417 Sarjana UM-Tapsel
• Pemkab Tapsel Gelar Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-96 Tahun 2024

Jamsly menerangkan penilaian akan dimulai dari akhir Juli, Agustus sampai September 2024.

Untuk memberikan penilaian kepatuhan tahun 2024 terhadap Kementerian, Lembaga Negara, Kabupaten/Kota, dan Provinsi.

Kita juga sudah mengadakan workshop, sosialisasi dan penguatan yang bertujuan untuk memberikan hal-hal yang perlu di benahi.

"Di Sumut di tahun 2024 semua masuk dalam zona hijau, yang terbagi 2 yaitu tinggi dan tertinggi. Tinggal perlu menempatkan apakah Kabupaten/Kota tersebut masuk zona tinggi atau tertinggi," terang Jamsly.

Jamsly menambahkan bahwa, Tapsel bisa menduduki zona hijau tertinggi, karena dari hasil yang sudah di skorkan Tapsel berada di 88,87%, sehingga berpotensi di angka 92%.

Maka perlu dipersiapkan hal-hal yang masih kurang seperti, kesiapan prasarana, dan kompetensi ini perlu kita perkuat dengan orang-orang yang memberi pelayanan, baik melalui media sosial.

Sedangkan OPD yang memberikan pelayanan, agar selalu memberi edukasi kepada masyarakat, terkait apa yang perlu saat mengurus kelengkapan kependudukan.

Giat Kunker tersebut selain Jamsly Hutabarat juga Pjs. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumut, James Marihot Panggabean dan Plh Sekda, Perwakilan Dinas Dukcapil, Dinas Kesehatan, dan Kabag Organisasi serta Pejabat lainnya.