Mengejutkan, Puluhan Bacaleg di Malang Ternyata Pernah Dipidana

bulat.co.id -Kabar mengejutkan datang dari Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pasalnya, puluhan bakal calon legislatif (Bacaleg) untuk DPRD Kabupaten Malang tercatat memiliki riwayat pernah dipidana.

Hal itu diketahui dan terungkap dari catatan Pengadilan Negeri (PN) Kepanjen Malang yang menangani permohonan bebas pidana dari para Bacaleg.

Baca Juga:

• Minimnya Penerangan Jalan Pemalang - Moga Jadi Perhatian Anggota DPR -RI Rizal Bawazier 
• Sukhairi Diduga Mangkir dari Panggilan Polda Sumut terkait PPPK 2023.
• Antisipasi Bencana Gempa Bumi, Rutan Pemalang Gelar Simulasi Penyelamatan 

Humas PN Kepanjen, Muhamad Aulia Reza Utama mengatakan, pihaknya banyak menerima pengajuan surat bebas pidana oleh Bacaleg yang berdomisili di wilayah Kabupaten Malang.

Hingga Jumat (12/5/23) lalu, kata Aulia, terhitung ada sebanyak 492 pengajuan surat permohonan yang diterima PN Kepanjen. Dari jumlah itu, 10 hingga 20 persen memiliki riwayat pernah dipidana.

"Bila persentase itu diubah menjadi angka dari total Bacaleg yang mengajukan permohonan bebas pidana, maka kurang lebih ada lebih dari 40 hingga 90 Bacaleg yang pernah dipidana," terangnya.

Menurut Aulia, riwayat pernah melakukan tindak pidana akan muncul ketika identitas pemohonan surat dimasukkan dalam sistem yang terkoneksi pada seluruh pengadilan negeri se-Indonesia.

"Riwayat jika pernah melakukan tindak pidana akan muncul, karena sistem terkoneksi dengan seluruh PN di Indonesia. Riwayat yang ada akan disertakan dalam surat permohonan," tuturnya.

Aulia membeberkan dalam riwayat pernah dipidana yang muncul dalam sistem pada sejumlah Bacaleg antara lain karena kasus korupsi, narkotika, pencurian sampai dengan tindak asusila.

Aulia mengaku, KPU akan dapat mengakses sistem tersebut secaraonline, ketika melakukan proses verifikasi. Bacaleg yang pernah terjerat tindak pidana, tidak akan bisa menghapus atau menghilangkan riwayat tersebut.

"Kita hanya mengeluarkan surat permohonan, semua nantinya di proses sama KPU, dan KPU bisa mengakses secaraonlinesistem itu," tegasnya. (HM).