RBS Dukung dan Kawal Pemerintahan Prabowo Berantas Korupsi di Medan
"Proyek underpass, drainase, islamic center di Medan Labuhan, tanah timbun dari Lapangan Merdeka Medan yang berbiaya Rp. 23 miliar, juga bisa menjadi temuan yang berpotensi merugikan keuangan negara. Ini yang kami maksud tadinya Pemerintahan Prabowo bisa bekerja ke Kota Medan," sambung Arief.
Riki pun berharap Pemerintahan Prabowo bisa lebih objektif melihat kondisi Provinsi Sumatera Utara, khususnya Kota Medan yang membutuhkan perhatian ekstra dalam pemberantasan korupsi. Juga termasuk anggaran penyelengaraan PON 21 tahun 2024 di Sumut yang berbanding terbalik dengan pelaksanaannya.
Baca Juga:
"Informasi ini yang kami terima, bahwa anggaran penyelenggaraan PON 21 tahun 2024 khusus Sumut Rp. 20,8 miliar, dan untuk peningkatan atlet nasional yang berasal dari Sumut berjumlah 20 orang, serta peningkatan wasit dan pelatih bersertifikasi yang semula berjumlah 1.752 orang senilai Rp. 107 miliar. Besar anggaran ini tak sebanding dengan fakta kenyataan pelaksanaannya di lapangan, saat PON berjalan," beber Riki Irawan.
Kapoldasu Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto SIK MH Dukung Kinerja Bank Sumut
DPD TMI Labuhanbatu Serahkan Traktor ke Poktan di Bilah Barat
Petani Panai Hilir Rindukan 'Belaian' Bapak Presiden Prabowo
Sat Narkoba Polres Sergai Ciduk Anak Medan Diduga Pengedar Ekstasi
Ade R Tanjung Geram, DPO Kasus KDRT Polrestabes Medan Bebas Berkeliaran