Status Bobby - Surya di Pilgubsu Maladministrasi, Blok Sumut: Wajib Mundur

Pria yang diakrab dipanggil Ucok Pohan ini juga heran bila ada yang menyebut Kota Medan dan Provinsi Sumut sebagai daerah yang sama.

"Namanya saja sudah berbeda, yakni Kota Medan dan Provinsi Sumut. Dan, luas wilayahnya pun berbeda. Batas wilayah daerah Kota Medan hanya Deliserdang dan Kota Binjai. Sementara Sumut batas wilayahnya Provinsi Riau, Sumbar dan Aceh," paparnya.

Baca Juga:

• Harun Mustafa Sampaikan Terimakasih Karena Bobby Sempatkan Silahturahmi dengan Keluarga Besar Mustafawiyah Purba Baru 
• Bobby Nasution Disambut Hangat Dikampung Halamannya 
• Viral Video Pernyataan Sikap PAC Gerindra Pemalang Terhadap Viky Prasetyo, Ini Klarifikasinya

Selain itu, untuk memudahkan pemahaman tentang defenisi daerah, Ucok Pohan meminta semua pihak, terutama KPU Sumut sebagai penyelenggara Pilgubsu, membaca Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemda. Dalam undang undang ini dijelaskan tentang defenisi daerah.

Pasal 1 ayat 12 Undang Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemda, menguraikan bahwa daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas batas wilayah.

Dari defenisi ini, lanjut Ucok Pohan, sangat jelas pembedaan daerah pemerintahan provinsi dengan daerah pemerintahan kabupaten kota. Baik pemerintahan provinsi maupun pemerintahan kabupaten kota, memiliki batas wilayah masing masing.

"Merujuk pada defenisi ini, maka orang awam saja paham bahwa Kota Medan dan Provinsi Sumut bukanlah daerah yang sama," tegasnya.

Karenanya, KPU Sumut sebagai penyelenggara harus menjalankan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan Pilgubsu 2024.

"Sudah jelas ini terjadi pelanggaran, KPU harus berani mendiskualifikasi pasangan calon Bobby - Surya," tegas Ucok Pohan.

Sikap tegas KPU Sumut sangat penting dalam rangka mewujudkan pesta demokrasi yang sehat. KPU Sumut juga harus dapat meyakinkan masyarakat, bahwa Pilgubsu ini benar benar menjadi pendidikan demokrasi yang sehat.

Bila KPU Sumut tidak bersikap tegas dalam menerapkan peraturan dan perundang-undangan, maka akan muncul ketidakpercayaan masyarakat kepada KPU sebagai penyelenggara.

"Bahkan, akan muncul asumsi ketidaknetralan KPU dan institusi lain dalam penyeleggaraan Pilkada 2024 ini," serunya.