Pemko Padangsidimpuan Teken MoU dengan Sejumlah Lembaga
MoU mencakup dua aspek penting. Pertama, mengenai pemungutan dan penyetoran pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik serta pembayaran rekening listrik untuk Pemko.
Kedua, terkait pelaksanaan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Anggota Ad hoc di lingkungan KPU dan Bawaslu Kota tersebut.
Baca Juga:
Pj Wali Kota Padangsidimpuan H Timur Tumanggor SSos MAP, mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada PT PLN atas dukungannya.
Dimana MoU ini merupakan implementasi dari UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
"Pemda diharuskan terlebih dulu membuat Perda terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang telah kami tetapkan melalui Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada 5 Januari 2024", ucap H Timur.
Para Pekerja Rentan Terima BPJS Ketenagakerjaan
KPU Sergai nyatakan Berkas Administrasi Paslon Dambaan Lengkap dan Memenuhi Syarat
Bawaslu Karo Gelar Sosialisasi Pengawasan Partisipatif, Jelang Pilkada 2024
PLN UP3 Pamekasan Punya Harapan Baru Untuk Masyarakat, Simak Selengkapnya
Pertamina dan PLN Belawan Mengokohkan Kerjasama untuk Pelayanan Terbaik ke Masyarakat