Ini Pertimbangan Airlangga Mundur dari Ketum Golkar

Doli menyebut salah satu pertimbangannya adalah menjaga soliditas Partai Golkar.
Doli menyebut ada beberapa pertimbangan di balik mundurnya Airlangga. Salah satunya menjaga soliditas partai Golkar dalam transisi pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin ke pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca Juga:
"Pertimbangan pengunduran diri itu Pak Ketum mempertimbangkan soliditas di dalam jajaran Partai Golkar," ujar Doli dilansir detik, Minggu (11/8/2024).
Selain itu, keputusan tersebut diambil Airlangga dalam rangka menjaga situasi internal Golkar tetap kondusif. "Juga menjadi bagian untuk mencoba menciptakan situasi kondusif di dalam masa transisi pemerintah di masa yang akan datang," tutur dia.
Ketua Komisi II DPR itu menambahkan, setelah mundur dari jabatan Ketum Golkar, Airlangga akan fokus sebagai Menko Perekonomian. Nantinya Airlangga akan lebih fokus mengurusi beberapa program dalam transisi pemerintahan.
"Ketum kami itu sebagai Menko Perekonomian sepertinya lebih dibutuhkan di kabinet untuk mengantarkan masa transisi pemerintahan. Karena banyak sekali program-program disiapkan sebagai program lanjutan untuk menjaga kesinambungan visi misi program 2 periode Jokowi-Ma'ruf Amin dan kemudian ke depan Pak Prabowo dan Pak Gibran," jelasnya.
Lebih lanjut, Doli mengatakan kemunduran Airlangga juga untuk memastikan program nasional seperti Pilkada mendatang berjalan lancar. Doli menyebut Airlangga dengan sukarela mencopot jabatannya sebagai ketua umum Partai Golkar.
"Iya justru untuk menjaga itu semua supaya agenda-agenda partai Golkar, agenda nasional termasuk Pilkada supaya lebih smooth lebih terjaga. Maka Ketum kami dengan ikhlas dengan suka rela menyatakan mundur dari ketua Umum Partai Golkar," tuturnya.
Di akhir, Doli memastikan tidak ada desakan eksternal di balik keputusan Airlangga tersebut. "Nggak ada (desakan eksternal)," katanya.

Syahlan Siregar Ungkap Cara Percepatan Aspirasi Rakyat Sergai Cepat Terealisasi

Selisih 633 Suara, ON MA Raih Kemenangan di Pilkada Madina

Sekretaris Golkar Sumut : KPU Madina Tak Punya Hak Menyatakan Rekomendasi Bawaslu Cacat Hukum

Ketua PDK Kosgoro 1957 Kota Padangsidimpuan Dilantik

Meutya Hafid Terpilih Menjadi Menteri Komunikasi dan Digital
