THN AMIN Laporkan KPU ke Bawaslu Sumut, Diduga Ada Penggelembungan Suara

bulat.co.id - MEDAN | Tim Hukum Nasional (THN) Anies-Muhaimin (AMIN) Sumatera Utara (Sumut) melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Laporan itu terkait dugaan penggelembungan suara di Sistem Rekapitulasi Suara (Sirekap)."Tim hukum Sumut telah melaporkan atas kecurangan, dugaan kecurangan yang dilakukan oleh KPU RI dengan menggelembungkan suara dengan sistem Sirekap. Maka dengan hari ini kita melaporkan KPU ke Bawaslu untuk merekomendasikan membatalkan hasil Sirekap dan menghentikan Sirekap," kata salah seorang THN AMIN Sumut, Bambang Abimanyu, di Kantor Bawaslu Sumut, Rabu (21/2/24).

"Dan kita terus akan melakukan upaya-upaya lagi untuk melapor ke Bawaslu adanya tindakan money politik yang dilakukan oleh ASN. Dan intimidasi kepada masyarakat untuk melindungi pasangan tertentu," sambungnya.

Baca Juga:

• Ketua DPRD Madina, Minta KPU Secepatnya Putuskan Terkait Rekomendasi Bawaslu
• Rekomendasi Bawaslu Madina Minta Paslon Saifullah-Atika Di-TMS-kan
• Selama Menjabat Wakil Ketua DPRD Sumut, Ratusan Petani dan Masjid Dibantu Harun Mustafa

Bambang menyebut pihaknya juga sudah menemukan sekitar 51 pelanggaran Pemilu 2022 di wilayah Sumut. Dari jumlah itu, 27 di antaranya sudah dilaporkan ke Bawaslu.

"(Jenis pelanggaran) ada sifatnya intimidasi. Satu tentang ini, penggelembungan suara. Money politics, yang paling dominan di Kota Medan. Dan salah satu pejabat Pemkot Medan melakukan pencoblosan berulang-ulang kali," sebut Bambang.

Terkait laporan mereka tentang Sirekap, Bambang menyebut hal ini mereka lakukan karena membuat resah masyarakat. Bambang menyebut, mereka menemukan data di Sirekap yang harusnya 18 suara, namun di Sirekap tercatat berjumlah 818 suara.

"Di situ tertulis 18, begitu masuk Sirekap jadi 818. Jadi ini lah kita salah satunya mengantisipasi supaya masyarakat tidak resah," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Sumut Agus Arifin Siregar menyebut pihaknya akan menerima laporan itu. Agus menyebut pihaknya akan terbuka jika ada laporan yang dilayangkan oleh masyarakat.

"Jadi yang menerima laporan di dalam adalah Pak Johan, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran. Dan Pak Johan menampung seluruh laporan-laporan bilamana itu terkait penanganan pelanggaran selama pemilu," ucapnya.

Untuk diketahui, bersamaan dengan THN AMIN Sumut membuat laporan, ada sejumlah massa dari relawan AMIN melakukan demo di depan kantor Bawaslu Sumut. Massa yang demo meminta agar KPU tidak berlaku curang.