Proses Rekapitulasi Suara di Tingkat Kecamatan Dihentikan KPU Tanpa Alasan Jelas Munculkan Dugaan Kecurangan

bulat.co.id - Proses pleno rekapitulasi suara Pemilihan Umum alias Pemilu 2024 di tingkat kecamatan dihentikan sementara.Penghentian itu tanpa adanya satupun penjelasan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Proses penghentian rekapitulasi tersebut terungkap dari sebuah selebaran yang beredar luas.

Baca Juga:

• Ketua DPRD Madina, Minta KPU Secepatnya Putuskan Terkait Rekomendasi Bawaslu
• Rekomendasi Bawaslu Madina Minta Paslon Saifullah-Atika Di-TMS-kan
• Terkait LHKPN, Imran Khaitami Minta Bawaslu Segera Keluarkan Keputusan

Selebaran tersebut berisi imbauan untuk menghentikan sementara pleno rekapitulasi suara untuk membersihkan data ekstrim dari Sirekap KPU.

Menanggapi hal ini, Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus telah mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberi penjelasan atas penghentian proses tersebut.

Selebaran itu, menurutnya, memunculkan dugaan adanya upaya tersistematis mengakali suara hasil pemilu, demi utak atik kursi berujung pada jatah Ketua DPR periode 2024-2029, dan atau demi meloloskan salah satu parpol tertentu pesanan penguasa ke Parlemen.

"Ada informasi di daerah bahwa KPU Pusat memerintahkan penghentian rekapitulasi suara di tingkat kecamatan. yang mana hal itu tak dikonsultasikan dengan peserta pemilu dan komisi II DPR," kata Deddy Yevri, melansir bisnis.com, Senin (19/2/2024).

Penghentian proses rekapitulasi, kata Deddy Yevri, sah saja dilakukan oleh KPU, namun syaratnya dalam kondisi force majeure.

Yang dimaksud kondisi force majeure adalah seperti kejadian gempa bumi atau kerusuhan massa.