Buat Video Dukung Ganjar, Gibran dan Bobby Langgar PKPU

"(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat."

Baca Juga:

• Bawaslu Karo Nyatakan Pilkada 2024 Sukses
• Dukung Visi Misi Asta Cita Presiden Prabowo, Pemkab Labuhanbatu Launching Perdana Uji Coba Program Makan Bergizi
• Pilkada Madina Janggal dan Banyaknya Kejadian Khusus di Natal

Baca Juga :PKS Resmi Usung Pasangan Anies-Cak Imin

Pernyataan Lolly tersebut merujuk kepada beredar-nya video Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming dan Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution mengajak masyarakat mendukung bakal capres dari PDI Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo.

Lolly mengatakan hasil kajian dan analisis Bawaslu terkait video tersebut telah diteruskan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dilakukan pembinaan. Hal ini karena Gibran dan Bobby merupakan kepala daerah yang berada di bawah naungan Kemendagri.

"Kami teruskan (ke) Kementerian Dalam Negeri supaya dilakukan pembinaan karena yang menjadi subjek adalah kepala daerahnya. Kami sudah meneruskan dan kami sudah melakukan pleno berkenaan dengan ini," papar Lolly.

Video Gibran dan Bobby diunggah oleh akun X (dulu Twitter) resmi PDIP, @PDI_Perjuangan. Dalam video tersebut mereka tampak mengenakan baju berwarna merah berlogo PDIP.

"Saya Gibran Rakabuming mengajak seluruh warga untuk berbondong-bondong ke TPS (tempat pemungutan suara) di 14 Februari nanti untuk memilih PDI Perjuangan dengan Pak Ganjar, terima kasih," ucap Gibran dalam salah satu video.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto juga sudah buka suara terkait video tersebut di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (28/8).

Dia menjelaskan aturan dalam pemilu yang tidak boleh dilakukan adalah melakukan kampanye sebelum waktunya dan hal itu dilakukan oleh tim kampanye. Sementara itu, partai berlambang banteng moncong putih itu mengaku belum memiliki tim kampanye.

"Kami belum memiliki tim kampanye karena tim kampanye nanti pasti didaftarkan di KPU setelah terbentuk pasangan calon presiden dan cawapres," ujar Hasto. (dhan/ant)