Demokrat Sumut Kawal PK Moeldoko dan Siap Turun Ke Jalan

"Tetapi dengan PK Moeldoko ini, itu adalah permasalahan hukum ya silahkan saja, bisa dilakukan oleh seluruh warga negara Indonesia, tapi ada keanehan di sini, PK ini dilakukan oleh seorang warga negara benar, tetapi dia tidak punya KTA, dia tidak punya sedikit pun hak untuk partai ini, dia tidak pernah berjuang bersama partai ini, dia tidak pernah jatuh bangun bersama partai ini," tegasnya.

Namun, Moeldoko yang merupakan orang luar tiba-tiba mengajukan PK ke kepengurusan AHY. Sehingga Lokot meminta agar majelis hakim memberikan perlindungan hukum terhadap mereka.

Baca Juga :Irigasi Terputus, Petani di Madina Kesulitan Mengairi Sawah

"Lalu tiba-tiba dia mengajukan PK seolah-olah partai ini adalah miliknya, dia yang lahirkan, dia yang memperjuangkan, saya hanya ingin menyampaikan sekali lagi kepada majelis hakim yang akan menyidangkan ini, kami memohon perlindungan hukum kepada bapak-bapak yang terhormat," sebutnya.

Lokot menuturkan jika mereka akan turun ke jalan jika keadilan tidak mereka dapatkan. Kader Partai Demokrat bersama warga Indonesia akan turun ke jalan menuntut keadilan.

"Karena sampai waktunya nanti, keadilan tidak ada lagi di negeri ini, saya rasa bukan hanya kami kader Partai Demokrat, tapi seluruh anak bangsa akan bergerak bersama kami untuk menuntut keadilan di jalanan," tutupnya.

Mahkamah Agung (MA) mulai mengadili Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko. Di mana Moeldoko melawan Menkumham Yasonna Laoly soal pengesahan AD/ART Partai Demokrat (PD).

Berdasarkan situs MA, Jumat (14/7/2023), tiga hakim agung yang diturunkan yaitu Yosran yang juga ketua majelis PK. Adapun anggota majelis adalah Lulik Tri Cahyaningrum dan Cerah Bangun. "Panitera Pengganti Adi Irawan," demikian bunyi situs resmi MA tersebut. (dhan/dtk)

Baca Juga:

• Bupati Madina Keluarkan Surat Perintah Penghentian PETI Di 12 Kecamatan
• Humas Tabagsel Gelar Aksi Unjuk Rasa, Desak Kejari Padangsidimpuan Usut Dugaan Korupsi Anggaran RDTR
• Diberhentikan Dengan Alasan Yang Tidak Jelas dan Gaji Tidak Dibayarkan, 5 Honorer Layangkan Surat Audiensi ke DPRD Labuhanbatu