Ini Kabupaten Termiskin Nomor Dua di Provinsi Jawa Tengah, Yuk Simak Penjelasannya

Banyaknya pengangguran serta pola hidup konsumtif, sementara gaya hidup yang agraris mulai ditinggalkan oleh anak-anak muda (ABG) di pedesaan, dimana dari 2223 desa / kelurahan, 80 persennya jumlah penduduknya ada di pedesaan dan ABG-nya sudah terkontaminasi gaya hidup yang serba instan.Sehingga mengakibatkan tidak betah hidup di rumah / didesanya, maka wajar terjadi urbanisasi ke kota-kota besar terutama Jakarta.

Baca Juga:

• Jelang Puncak Arus Mudik Nataru, Terminal Tipe A Kota Langsa Lakukan Pemeriksaan Kesehatan Pengemudi
• Kemenkeu Pastikan PPN 12 Persen Tak Pengaruhi Target Pertumbuhan Ekonomi
• 176 Calon Jamaah Haji Kota Langsa Jalani Pemeriksaan Kesehatan Tahap Dua

Itulah yang dinamakan stagnasi-sosial dimana kalau tidak segera diatasi, maka akan menimbulkan A-sosial, dimana anak-anak ABG mulai terjadi pemberontakan sosial dalam rangka mencari jati diri sebagai remaja. Kalau tidak pas, maka mereka akan mencari kawan-kawan senasib dan sepenanggungan dan terjadilah dinamika sosial yang terbentuk dalam IN-GRUP apakah yang bernama kelompok punk atau kelompok anak-anak jalanan yang spesifikasi kehidupannya berada di prapatan / trafigh ligh.

Baca Juga :Pemalang Digrebek Warga">Kembali Sarang Pengedar Obat Terlarang di Pemalang Digrebek Warga

"Suka memaksakan diri nyetop mobil dan truck dengan resiko sangat membahayakan, bisa dilihat dan diamati ciri khasnya kelompok tersebut, mempunyai atribut dan baju yang dipakai sangat ekstrim dan bagaikan gaya pemberontakan dan anti kemapanan," pungkasnya.

Pun begitu, kat Nordin, disinilah kita harus arif dalam menilai dan sebagai solusi terhadap anak-anak bangsa tersebut, tidak cukup menyandarkan pada amanat UUD 1945 saja, dimana menempatkan pemerintah sebagai pengampu, akan tetapi kita harus bersama-sama secara integrated dan sinergitas dengan atau bersama masyarakat untuk bertanggung jawab mengatasi masalah sosial tersebut.

Baca Juga :Pasar di Tengah Jalan Dikeluhkan Warga Pemalang

"Disamping itu pemerintah kabupaten pada sektor kedinasannya jangan menampilkan "Ego sektoral" antar dinas,akan tetapi harus dibicarakan dan diselesaikan dalam satu meja, secara bersama sama," tutupnya.