Miliaran Rupiah, Bupati Pemalang Serahkan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Pemalang 

Dalam sambutannya Bupati mengatakan, bantuan keuangan tersebut merupakan wujud dukungan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan politik warga masyarakat, khususnya melalui partai politik yang ada di Indonesia. Terkait itu, Ia berharap agar bantuan tersebut dapat digunakan dengan seoptimal mungkin, demi peningkatan kesadaran maupun partisipasi politik warga masyarakat di Kabupaten Pemalang.

Dalam kesempatan itu Bupati menyampaikan bahwa bantuan keuangan kepada partai politik di tahun ini akan di berikan dalam dua tahap, hal ini disebabkan adanya pergantian keanggotaan DPRD dari Anggota DPRD periode 2019-2024 ke Anggota DPRD periode 2024-2029. Untuk tahap II akan kami salurkan pada saat keanggotaan DPRD Kabupaten Pemalang periode 2024-2029, sudah terbentuk/dilantik.

Baca Juga:

• Ini Beberapa Pesan Bupati Pemalang Mansur Hidayat Pada Para Santri
• Ribuan Pesepeda Bersama Anom Widiyantoro Bacalon Bupati Pemalang, Meriahkan Word Uji CyrcleDay
• Tokoh Senior PDIP Pemalang Meramaikan Bursa Pencalonan Bupati 

Bantuan keuangan bagi Partai Politik, kata Bupati merupakan langkah untuk membangun Partai Politik yang modern sebagai Pilar Demokrasi di Indonesia. Oleh karenanya Ia minta agar bantuan keuangan tersebut dapat di kelola secara Profesional, Transparan, dan Akuntabel.

Kepada Pengurus Parpol, Bupati kembali minta, setelah bantuan tersebut diterima, agar dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat, dengan diprioritaskan untuk melaksanakan Pendidikan Politik bagi Anggota Partai Politik dan warga masyarakat, sebagaimana amanat dalam Permendagri Nomor 36 tahun 2018 yang menyampaikan bahwa kegiatan pendidikan politik antara lain berkaitan dengan Pendalaman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik IndonesiaIndonesia, kemudian, pemahaman mengenai hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan Pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

Bupati memaparkan, sesuai dengan Permendagri tersebut, disebutkan pula bahwa setiap Partai Politik yang mendapatkan bantuan keuangan, memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sehubungan dengan hal tersebut Bupati pesan agar setelah bantuan keuangan dicairkan, segera laksanakan kegiatan sebagaimana program yang telah disusun, serta dibuat laporan pertanggungjawabannya.

Sebelumnya, dalam laporannya, Kepala Bakesbangpol Kabupaten Pemalang Bagus Sutopo menyampaikan bahwa dasar pelaksanaan kegiatan teraebut adalah pasal 34 ayat 1 undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik menyebutkan bahwa keuangan partai politik bersumber dari iuran anggota. Sumbangan yang sah menurut hukum dan bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pasal 8 Permendagri nomor 78 tahun 2020 tentang perubahan atas Permendagri nomor 36 tahun 2018 tentang tata cara penghitungan penganggaran dalam APBD dan tertib administrasi pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik. Keputusan Bupati Pemalang nomor 100.3.3.2/230/2024 tentang bantuan keuangan tahap 1 kepada partai politik yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pemalang tahun anggaran 2024.

Diadakannya kegiatan tersebut seperti disampaikan Bagus adalah tersalurnya bantuan keuangan kepada partai politik tahun 2024 tahap 1.

"Tujuan penyelenggaraan kegiatan ini adalah terselenggaranya kegiatan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat oleh partai politik tahun 2024. Bantuan keuangan kepada partai politik di tahun 2024 ini akan diberikan 2 tahap yaitu tahap pertama diberikan kepada partai politik yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pemalang tahun anggaran 2024 berdasarkan hasil pemilihan umum tahun 2019 ada 7 partai politik dengan jumlah total bantuan keuangan sebesar 1.245.220.000 (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).