Mahfud MD Akui Data Negara Bocor

bulat.co.id - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mengakui terjadi kebocoran data negara saat ini. Dia menilai data yang bocor bukan klasifikasi rahasia.

"Soal anu ya, bocornya data. Data negara lah. Itu nanti masih akan... kita, saya pastikan itu memang terjadi," kata Mahfud Md kepada wartawan di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (12/9/2022).

Baca Juga:

• Tim Kampanye ON MA Serahkan Mandat Saksi TPS, Kawal Suara ON MA Hingga Kemenangan.
• KPU Terima Audiensi Tim Kampanye ON MA, Bahas Rekomendasi Bawaslu Madina
• Tim Gabungan Evakuasi Korban Tanah Longsor

Mahfud menuturkan dirinya sudah menerima laporan kebocoran data negara itu dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Deputi VII Kemenko Polhukam perihal serangan hacker ini. Menurutnya, laporan itu mengungkapkan di mana saja peretasan terjadi.

"Saya sudah dapat laporannya dari BSSN, kemudian dari analisis Deputi VII saya, (peretasan) terjadi di sini, di sini, di sini," ucap Mahfud.

Mahfud menjelaskan lebih lanjut, data-data negara yang bocor tak seutuhnya bersifat rahasia. Sementara soal isu surat untuk Presiden Jokowi juga ikut diretas, Mahfud mengatakan hal itu terus didalami dan pemerintah sedang merapatkan hal itu.

"Tetapi itu bisa juga sebenarnya bukan data yang sebetulnya rahasia, yang bisa diambil dari mana-mana, cuma kebetulan sama, gitu. Kalau surat itu nanti masih akan didalami, pemerintah masih akan rapat tentang ini," pungkas dia.

Sebelumnya isu kebocoran surat rahasia untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencuat setelah salah satu akun media sosial mengunggah tangkapan layar yang disebut dokumen rahasia Presiden. Namun, isu kebocoran itu telah dibantah Badan Intelijen Negara (BIN) hingga Sekretariat Presiden (Setpres).

Dilansir detikcom, kabar ini ramai dibahas di Twitter, salah satu akun Twitter memposting tangkapan layar dari sebuah forum internet. Dalam screenshot tersebut, ditampilkan akun bernama Bjorka yang mengklaim mempunyai surat dan dokumen untuk presiden dalam periode 2019-2021. (Red)