Geruduk DPRD Pematang Siantar, Mahasiswa Tolak Kenaikan Harga BBM

bulat.co.id - Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kota Pematang Siantar dengan Wali Kota tentang pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) menjadi Gedung Merdeka terpaksa dihentikan karena mahasiswa yang mengatasnamakan Cipayung Plus berunjuk rasa di gedung DPRD Pematang Siantar pada Senin (5/9/2022).

Mahasiswa Cipayung Plus menolak kehadiran Wakil ketua DPRD Pematang Siantar, Ronald Tampubolon yang coba menemui pengunjuk rasa dan meminta Wali Kota Pematang Siantar dan Ketua DPRD Kota Pematang Siantar yang menerima langsung aspirasi mahasiswa itu.

Baca Juga:

• Tim Kampanye ON MA Serahkan Mandat Saksi TPS, Kawal Suara ON MA Hingga Kemenangan.
• KPU Terima Audiensi Tim Kampanye ON MA, Bahas Rekomendasi Bawaslu Madina
• Tim Gabungan Evakuasi Korban Tanah Longsor

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus terdiri dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Perhimpunan Mahasiswa Katholik Republik Indonesia (PMKRI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia ( GMNI) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). 

Kelompok Cipayung Plus itu menolak kenaikan harga BBM dan pembangunan GOR Kota Pematang Siantar menjadi Gedung Merdeka.

Mahasiswa menuding kenaikan itu secara tiba-tiba oleh Pemerintah dan masyarakat tidak tahu akan kenaikan harga itu. 

"Masyarakat di-"prank" oleh Pemerintah," kata orator mahasiswa.

Kenaikan ini, menurut mahasiswa, menambah kesengsaraan rakyat Indonesia khususnya rakyat Kota Pematang Siantar.

BBM yang resmi naik pada 2 September 2022 yakni Pertalite dari Rp 7.650 menjadi Rp 10.000, Bio Solar dari Rp 5.150 menjadi Rp 6.800 dan Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.850 dan Cipayung Plus menyatakan menolak kenaikan harga BBM ini.

Mahasiswa juga menolak alih fungsi Gedung Olah Raga menjadi Gedung Merdeka. Wali Kota dan Ketua DPRD sepakat menyatakan bahwa kenaikan merupakan kebijakan pemerintah pusat dan terjadi di seluruh Indonesia dan akan disampaikan ke pemerintah pusat.

Namun, dalam upaya menaikkan perekonomian rakyat dengan optimalisasi UMKM di Siantar. 

"Kita akan mengoptimalkan UMKM di Kota Siantar," kata Susanti. 

(ES)