Honor Panitia Pilkades di Kota Padang Sidimpuan Belum Cair

bulat.co.id -PADANG SIDIMPUAN | Honor Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Kota Padang Sidimpuan (PSP) belum cair.

Hal ini disampaikan Sekretaris Panitia, Ir Nasrul Rambe ke awak media diruang kerjanya, di Desa Sabungan Sipabangun, Kecamatan Padang Sidimpuan, Hutaimbaru, Kota Padang Sidimpuan, Sabtu (12/8/23) sore.

Baca Juga:

• Kasus Penganiayaan Jalan Ditempat, Korban Minta Agar Pelaku Secepatnya Diamankan
• Begini Kondisi Terkini Stadion Utama Sumut yang Bakal Digunakan Tuk Penutupan PON XXI
• HIPMI Cup Race 2024 Memakan Korban, Penonton Tertabrak hingga Luka-luka 

Diungkapkannya, menjadi Panitia Pilkades tidak hal yang mudah, tantangannya lebih besar dari menjadi Panitia Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) maupun Pemilihan Legislatif (Pileg). Dibutuhkan kesabaran dan keikhlasan menjadi Panitia Pilkades serentakdi Kota Padang Sidimpuan tahun 2023. Bagaimana tidak, selain belum juga cair, honor yang bakal diterima Panitia sangat minim yakni Rp 9 juta per Desa.

Baca Juga :Dana Inpres 50 M Turun, Bupati Madina Harapkan Bisa Buka Desa Terisolir

Anggaran honor Panitia tersebut dibagi ke 7 anggota Panitia dengan masa kerja 4 bulan. Rinciannya yakni : Ketua Rp.400.000/bulan, Sekretaris Rp.350.000/bulan, Bendahara Rp.300.000/bulan dan 4 orang anggota masing-masing Rp.300.000/bulan.

"Jika boleh membandingkan dengan PPS Pilkada dan Pileg, honor Pilkades tidak sampai setengahnya, selain minimnya honor, dimana hingga hari ini honor belum pernah cair, padahal Pilkades akan berlangsung beberapa hari lagi tepatnya pada tanggal 24 Agustus 2023", ucap Nasrul.

Disebutkannya, secara akal sehat, besaran honor ini jelas tidak cukup atau tidak layak. Dengan besaran seperti ini, upah Panitia lebih layak disebut sekedar ucapan terima kasih ketimbang honor," sebut Nasrul.

Diterangkannya, pada saat pembentukan Panitia dan sosialisasi Pilkades, masalah honor Panitia tidak dijelaskan secara detail oleh Pemko Padang Sidimpuan dalam hal ini Dinas (Pemdes) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Saat itu semua fokus ke teknis penyelenggaraan dan suksesi tahapan.

"Meski demikian, tidak ada alasan untuk menolak atau berhenti ditengah jalan menjadi Panitia. Apapun tahapannya dan apapun aturannya, itu kita kerjakan, tugas Panitia harus tetap berjalan. Soal honor, apabila para pengambil kebijakan merasa itu sudah layak, kami akan terima," kata Nasrul.

Baca Juga :Bidkum Polda Sumut Gelar Supervisi dan Penyuluhan Hukum

Senada, Panitia Pilkades Desa Pudun Jae Kecamatan Padang Sidimpuan Batunadua dan Panitia Pilkades Desa Mompang, Kecamatan Padang Sidimpuan Angkola Julu, M Siregar bahwa besaran honor sama dengan Panitia Pilkades Desa Sabungan Sipabangun. Sampai saat ini, katanya, honor belum dibayarkan.
"Setahu saya honor Panitia Pilkades di Kota Padang Sidimpuan sama besarannya dan belum cair. Padahal resiko menjadi Panitia Pilkades cukup besar, sebab gesekannya langsung dengan warga bahkan Panitia sering dianggap tidak netral oleh warga", ujar M Siregar.