Tuntut Penyelesaian Konflik Agraria, Ratusan Petani Geruduk Kantor Bupati Blitar

bulat.co.id -BLITAR | Tuntut penyelesaian agraria, ratusan petani yang terdiri dari Paguyuban Petani Kelud, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Jatim hingga sejumlah mahasiswa mendatangi Kantor Bupati Blitar, Senin (25/9/23).

Para petani ini menuntut keadilan terkait polemik agraria yang ada di Kabupaten Blitar.

Baca Juga:

• Bupati Madina Keluarkan Surat Perintah Penghentian PETI Di 12 Kecamatan
• Bupati Labuhanbatu Buka Carnaval di Eks Pasar Baru Rantauprapat Tuai Respons Warganet
• Bupati Tapsel Gus Irawan Buka MTQ Ke-7 Tingkat Kecamatan di Angkola Muara Tais

Sebelum menggelar aksi, para petani dan mahasiswa ini melakukan long march dari simpang empat Kanigoro menuju Kantor Bupati Blitar.

Ratusan petani berjalan kaki dengan membentangkan poster yang berisikan tuntutan dan bendera KPA.

Baca Juga :30 Warga Aceh Timur Diduga Keracunan Gas dari Perusahaan

Massa kemudian merapatkan barisan di depan gerbang Kantor Bupati Blitar yang telah dijaga ketat polisi.

Sejumlah orasi disampaikan oleh beberapa perwakilan petani dan mahasiswa. Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan terkait masalah agraria kepada Bupati Blitar.

Dalam aksi itu, sempat terjadi saling dorong antara massa dengan aparat kepolisian. Massa hendak memaksa masuk dengan menerobos gerbang kantor Bupati Blitar, namun gagal. Meskipun demikian, massa kembali beroperasi dan ditemui oleh sejumlah ODP yang mewakili Bupati Blitar.

"Sebagai peringatan Hari Tani, kami dari KPA Jatim, Petani Kruwuk, Petani Banaran, dan juga mahasiswa ingin menyuarakan aspirasi supaya Pemkab Blitar mempercepat penyelesaian konflik agraria," kata perwakilan KPA Jatim, Kinan kepada awak media usai menggelar aksi, Senin (25/9/23).

Menurut Kinan, Pemkab Blitar cenderung lambat dalam melakukan penyelesaian konflik agraria. Padahal, ada beberapa kasus perkebunan sudah menjadi rekomendasi pusat untuk diselesaikan.

"Target satu perkebunan Kruwuk dari Kementerian tahun ini seharusnya sudah selesai, sudah sertifikat. Tapi sampai hari ini belum, karena pemkab tidak cekatan, akhirnya sampai hari ini persoalan itu jalan di tempat," jelasnya.