Soal KPK-Mabes TNI, Jokowi : Masalah Koordinasi

bulat.co.id -JAKARTA | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mabes TNI belakangan ini menjadi surotan publik. Pasalnya, pasca OTT yang dilakukan KPK terhadap Kepala Badan Sar Nasional (Basarnas), muncul sikap keberatan dari pihak Mabes TNI.

Menyikapi polemik itu, Presiden Joko Widodo meminta agar KPK dan Mabes TNI dapat berkoordinasi dalam penanganan kasus dugaan korupsi penerimaan suap yang melibatkan Kepala Basarnas Marsdya TNI Henri Alfiandi.

Baca Juga:

• KPK Tetapkan Bupati Pemalang Tersangka
• Bupati Pemalang Diperiksa KPK
• Ketua KPK: Modus Korupsi Kepala Daerah Masih Pakai Pola Lama

Baca Juga :OTT Kabasarnas, Benny Kabur: KPK Jangan Tebang Pilih">Soroti OTT Kabasarnas, Benny Kabur: KPK Jangan Tebang Pilih

"Ya itu menurut saya masalah koordinasi ya, masalah koordinasi yang harus dilakukan. Semua instansi sesuai dengan kewenangan masing-masing, menurut aturan," kata Jokowi di Jakarta, Senin (31/7).

Bila hal tersebut dilakukan maka persoalan KPK dan Mabes TNI dapat diselesaikan. "Kalau itu dilakukan, rampung," tegas Presiden.