Komisi VIII DPR RI Minta BPKH Tanggung 50 Persen Biaya Haji Tiap Jemaah

bulat.co.id - Komisi VIII DPR RI meminta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengkaji kembali simulasi biaya haji. Komisi VIII DPR meminta BPKH menanggung 50 persen biaya haji setiap jemaah.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi. Dia awalnya menegaskan bahwa Komisi VIII DPR akan memihak kepada kepentingan masyarakat terkait biaya haji.

Baca Juga: Biaya Haji 2023 Lebih Murah">Arab Saudi Umumkan Biaya Haji 2023 Lebih Murah

"Percayalah Komisi VIII akan memihak pada kepentingan masyarakat agar mereka yang sudah antre kurang lebih 10-12 tahun semua bisa berangkat dengan BPIH yang terjangkau, jadi memang ini pilihan yang sulit. Tapi kalau kita semua terbuka, transparan dan lakukan kajian rasional, maka saya kira kita akan temukan titik moderat yang kita semua bisa terima," kata Kahfi saat konferensi pers di ruang rapat Komisi VIII DPR, Jakarta, Rabu (8/2/2023), dilansir dari detikcom.

Kahfi menjelaskan alasan masyarakat tidak bisa menerima simulasi biaya haji yang diusulkan pemerintah saat ini. Untuk diketahui, Kemenag mengusulkan biaya haji 2023 senilai Rp 69 juta.

Baca Juga:

• 176 Calon Jamaah Haji Kota Langsa Jalani Pemeriksaan Kesehatan Tahap Dua
• Laporan untuk Penegak Hukum: Dugaan Mark-Up di Rumah Sakit Haji Medan
• Polisi Periksa Rumah Pak Haji Pemilik Kontrakan di Tangerang

Kahfi menyebut biaya yang ditanggung jemaah saat ini berkebalikan dengan tahun 2022.

"Sebenarnya para jamaah yang sudah mendaftar itu, sesungguhnya mereka orang-orang yang punya kemampuan, ini hanya karena persoalan waktu saja, karena kenaikan BIPIH yang signifikan yang tahun 2022 posisi 30% dan 70%, 30% ditanggung jemaah, 70% ditanggung BPKH. Nah sekarang itu dibalik, Jemaah 70%, BPKH 30%. Ini yang buat jamaah kaget karena kenaikan signifikan ditambah waktu yang sangat singkat melakukan pelunasan," jelasnya.

Karena itulah, Ashabul mendesak BPKH mengubah penanggungan biaya tersebut. Dia meminta BPKH menanggung 50 persen biaya haji jemaah.

"Kalau bisa solusinya 50%-50%, jadi jemaah 50%, BPKH harus tanggung 50%, memang kalau pendekatan investasi BPKH hari ini nggak mau, karena itu kita dorong agar BPKH lakukan inovasi investasi, sehingga bisa hadirkan manfaat lebih besar," ujarnya.

"Pemerintah kita minta menurunkan usulannya, karena sebagian besar calon jemaah kita berlatar belakang dan ekonomi menengah ke bawah," sambungnya.