Perppu Ciptaker Digugat 13 Organisasi Buruh
Istimewa
Ilustrasi
"Menyatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menyatakan ketentuan norma dalam Undang-Undang yang telah diubah, dihapus, dan/atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja berlaku kembali," demikian permohonan 13 organisasi buruh itu, dilansir detikcom.
Berdasarkan Putusan MK 91/2020, MK jelas mengarahkan pembuatan undang-undang, bukan Perppu. Jika pun akan diubah dengan perppu, maka semestinya harus terdapat dasar kegentingan yang memaksa yang sangat tidak terbantahkan, bukan hanya perkiraan atau dugaan.
"Tanpa adanya kegentingan yang tidak terbantahkan, Perppu Cipta Kerja akan menjadi pelanggaran serius atas Putusan MK 91/2020. Meminjam konsep adanya pelecehan parlemen (contempt of parliament), maka tindakan pembuatan Perppu Cipta Kerja tersebut yang tidak menghormati Putusan MK 91/2020 adalah pelecehan terhadap Mahkamah Konstitusi (contempt of constitutional court)," ungkap pemohon.
Menurut pemohon, Presiden tidak menghormati putusan yang meminta UU Ciptaker, dan bukan membuat Perppu.
Baca Juga:
Editor
:
Tags
Berita Terkait
Giliran Kelompok Buruh Dukung dan Siap Menangkan Bobby-Surya
Besok Partai Buruh Demo ke KPU Sumut, Ini Tuntutannya!
Ratusan Masyarakat Gelar Aksi Demo ke Kantor Bupati Sergai, Ada apa dengan Desa Penggalangan?
Begini Cara Keluar dari WhatsApp Group Tanpa Ketahuan
Tips Mengatasi Kecanduan Gadget Pada Anak
Tolak Iuran Tapera, Partai Buruh: Ketersediaan Rumah Tanggung Jawab Negara
Komentar