Dua Partai di DPR Kritik Perppu Cipta Kerja
Istimewa
Ilustrasi
Ledia menjelaskan bahwa pemerintah masih memiliki waktu hingga November 2023 untuk memperbaiki UU Cipta Kerja seperti yang diberikan oleh MK.
Akan tetapi, pemerintah justru menggampangkan pola pembuatan peraturan perundang-undangan dan mengabaikan kehendak MK.
"Tetapi yang dipilih secara sadar justru menerbitkan Perppu, yang berarti mengabaikan perlunya pelibatan publik, abai pada ketundukan pada hierarki perundang-undangan, dan melecehkan DPR yang menurut UUD NRI 1945 pasal 20 ayat 1 dan 2 memiliki kuasa membentuk undang-undang bersama Presiden," jelas Ledia.
Editor
:
Tags
Berita Terkait
Diberhentikan Dengan Alasan Yang Tidak Jelas dan Gaji Tidak Dibayarkan, 5 Honorer Layangkan Surat Audiensi ke DPRD Labuhanbatu
Ketua PSI Sergai Buka Puasa Bersama dengan Alumni Sekolah Perwira Angkatan 20.1992/1993 Sukabumi
Ketua PSI Vera Pasaribu Hadiri Buka Puasa Bersama DPC PPP Sergai
PSI Serdang Bedagai Mengajak Masyarakat Bergabung ke Partai Super Terbuka
Dewi Suryani Minta Pemerintah Buka Pasar Bazar Week End di Labuan Bajo
Bicara Political Will, Frid Ndarung: Edi Weng Belum Maksimal
Komentar