Unjuk Rasa DPP GARANSI Minta APH Bongkar Dugaan Korupsi di Dinas PUTR Labura

"Ada 16 paket pekerjaan yang dikerjakan oleh dinas PUTR Labura diduga dikorupsi dengan sistemik dan terencana," ujar ketua umum DPP GARANSI Sukri Soleh Sitorus mengawali orasinya.

Baca Juga:

• Quick Count Pilkada Labura Paslon Hebat Unggul Dari Kotak Kosong
• Ketua DPD KAI Sumut : Terkait Kasus Melibatkan EEL, Penyidik Polda Sumut Tidak Profesional
• Ketua DPD KAI Sumut : Terkait Kasus Melibatkan EEL, Penyidik Polda Sumut Tidak Profesional

Sukri Sitorus juga meminta pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk membongkar dugaan konspirasi persekongkolan jahat, pada 16 paket pekerjaan dinas PUTR Labura tahun anggaran 2022 yang merugikan negara milyaran rupiah.

"Kejahatan ini tidak bisa di biarkan, Kejatisu harus turun tangan, untuk menindak lanjuti hasil temuan BPK RI, terdapat kekurangan volume pekerjaan, terdapat kelebihan pembayaran, pengerjaan tidak tepat waktu, kualitas pekerjaan yang diragukan, dan disinyalir adanya jual beli proyek di dinas PUTR Labura," kecam Sukri Sitorus

Tak hanya itu, Sukri juga berkeyakinan, atas temuan BPK akan kurangnya volume pekerjaan diduga adanya unsur kesengajaan demi untuk memperkaya diri sendiri maupun kelompok. "bahwa di Dinas PUTR Labura disinyalir adanya konspirasi," pungkas putera daerah Labura ini.

Sujri juga berharap. Temuan ini perlu menjadi perhatian Pemkab Labura karena berdampak pada pelayanan dan kepercayaan masyarakat. "Kita harap Pemkab tidak mengabaikan temuan seperti ini, harus dievaluasi kepala Dinas PUTR Labura, agar tidak terjadi lagi di masa mendatang. Hal itu untuk menjaga kepercayaan masyarakat," cetusnya.

"Segera Evaluasi Kepala Dinas PUTR dari jabatannya, dinilai tidak layak dan tidak memiliki prestasi yang bisa dibanggakan," sebutnya.

Pantauan di Lapangan, massa pengunjuk rasa menyampaikan lima tuntutan diantaranya yaitu:

Yang pertama, Meminta dan mendesak Bapak Kapolda Sumatera Utara dan Bapak Kepala Kejaksaan

Tinggi Sumatera Utara untuk menindak lanjuti hasil temuan BPK RI Perwakilan Provinsi

Sumatera Utara Nomor 56.A/LHP/XVIII.MDN/05/2023, tanggal 11 Mei 2023, terkit adanya

praktik KKN di Dinas PUTR Kabupaten Labuhanbatu Utara, sehingga mengakibatkan

kurangnya volume pekerjaan dan kelebihan pembayaran pekerjaan tahun anggaran

2022;

Kedua, Meminta dan mendesak Bupati Labuhanbatu Utara Bapak Hendriyanto Sitorus, SE., MM.

untuk segera mengevaluasi Kepala Dinas PUTR Kabupaten Labuhanbatu Utara Saudara

Edwin Deprizen, ST., M.Si. dari jabatannya, dinilai kurang optimal dalam menjalankan

tugasnya sebagai kepala dinas PUTR serta tidak memilliki prestasi yang membanggakan

dan hanya membawa citra buruk bagi Kabupaten Labuhanbatu Utara. Terbukti dengan

adanya temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor:

56.A/LHP/XVIII.MDN/05/2023, tanggal 11 Mei 2023,

Ketiga, Panggil dan periksa Kepala Dinas PUTR Kabupaten Labuhanbatu Utara Saudara Edwin

Deprizen, ST., M.Si. PPK, PPTK, dan Perusahaan pelaksana kegiatan, diduga kuat

secara bersama-sama melakukan persekongkolan jahat demi untuk memperkaya diri

sendiri maupun kelompok, terbukti dengan adanya temuan BPK RI Perwakilan Provinsi

Sumatera Utara Nomor: 56.A/LHP/XVIII.MDN/05/2023, tanggal 11 Mei 2023.

Keempat, Kami menyakini apa bila dilakukan pemeriksaan dan penelusuran yang mendalam, maka

akan ditemukan pelanggaran hukum, diduga dialomodir oleh kepala Dinas PUTR dan

oknum-oknum demi untuk memperkaya diri sendiri maupun kelompok, dengan

menghiraukan kualitas pekerjaan, sehingga terbukti banyak pekerjaan yang kekurangan

volume dan kelebihan pembayaran.

Kelima, Kami menduga kuat Dinas PUTR Kabupaten Labuhanbatu Utara dijadikan objek disinyalir

adanya jual beli proyek sehingga para kontraktor banyak yang menjerit sehingga disinyalir

kualitas pekerjaan tidak sesuai ketentuan.

Satu jam berorasi kemudian massa aksi ditanggapi perwakilan Kejatisu jaksa pungsional bagian Intel Ibu Yeanni,

"Terimakasih atas penyampaiannya, bahwa ini laporan akan ditindak lanjuti, namun, ini demo yang pertama, kami mohon laporan pengaduan ini disampaikan secara resmi kepada kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, dan bukti-bukti tambahan yang ada." Ujar Yeanni.

Yeanni yang saat itu didampingi J Sinaga, menambahkan. "Nanti setelah itu, akan dibentuk tim yang melakukan tindak lanjut laporan dan data-data atas kasus tersebut." Jelasnya.

Stelah itu, massa DPP GARANSI berjanji akan melaksanakan unjuk rasa berjilid-jilid dan melaporkan persoalan ini secara resmi ke pihak Kejatisu. "Kita akan kawal kasus ini, dan membuat laporan resmi," tukas Sukri Sitorus seraya membubarkan diri dengan tertib.