Pemerintah Hendak Kebut KTP Digital, Pakar Ingatkan Soal Keamanan Siber

bulat.co.id - JAKARTA | Pemerintah tengah melakukan migrasi e-KTP menjadi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang bisa diakses lewat HP.Kebijakan pemerintah itu pun menjadi sorotan pakar, sebab berkaitan dengan keamanan siber.

Chairman lembaga riset keamanan siber CISSReC, Pratama Persadha, menjelaskan bahwa keamanan siber terhadap data identitas kependudukan digital merupakan hal yang sangat penting karena kerahasiaan data pribadi yang disimpan didalam sistem tersebut.

Baca Juga:

• Beli Gas Elpiji 3 Kg Harus pakai KTP Mulai 1 Juni 2024, Begini Caranya
• Gagas Program Pelayanan Kesehatan Hanya Dengan Membawa KTP, Acun Lubis : Tidak Ada Yang Sulit
• Pj Gubernur Sumut Komit Kebut Transformasi Digital dan Integrasikan Data Pemprov

Ditambah lagi identitas kependudukan digital juga merupakan salah satu dokumen kritis jika sistem mengalami gangguan layanan maka akan mengakibatkan beberapa proses yang terkait dengan verifikasi data berdasarkan identitas kependudukan digital juga akan ikut terganggu.

"Oleh karena itu, penerapan identitas kependudukan digital, pemerintah harus mempertimbangkan beberapa aspek keamanan siber dalam implementasi identitas kependudukan digital seperti data identitas kependudukan digital harus dienkripsi saat disimpan dan ditransmisikan melalui jaringan, infrastruktur teknologi yang digunakan untuk menyimpan data identitas kependudukan harus memiliki lapisan keamanan yang kuat, hanya pihak yang berwenang yang harus memiliki akses ke data identitas kependudukan digital, sistem identitas kependudukan digital harus menggunakan metode otentikasi yang kuat seperti kata sandi yang kompleks, otentikasi dua faktor (2FA), atau metode biometrik seperti sidik jari atau pengenalan wajah," tuturnya.

Lebih lanjut, kata Pratama, risiko utama yang perlu diperhatikan terhadap sistem keamanan dari identitas kependudukan digital adalah terkait potensi kebocoran data yang disimpan didalam sistem, terutama memanfaatkan metode malware, phising serta sosial engineering yang mentargetkan kepada orang-orang yang memiliki akses kedalam sistem.

"Sistem identitas kependudukan digital juga harus dilengkapi dengan pertahanan yang kuat terhadap serangan siber seperti serangan DDoS, dan serangan lainnya," ucapnya.

Disampaikannya, perlindungan privasi dengan menjaga data pribadi dari akses yang tidak sah dan penyalahgunaan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah memberikan pelatihan dan meningkatkan kesadaran keamanan siber kepada pengguna dan personel terkait dalam pengelolaan dan penggunaan identitas kependudukan digital.

"Hal ini membantu mengurangi risiko keamanan yang disebabkan oleh kecerobohan atau kelalaian manusia," ungkapnya.

Pratama mengatakan menyediakan pelatihan dan meningkatkan kesadaran tentang identitas kependudukan digital kepada personel yang terlibat dalam pengelolaan, penggunaan, dan keamanan sistem merupakan suatu hal yang tidak boleh dilewatkan oleh pemerintah.

Sebab, sering kali serangan siber yang menyerang suatu sistem tidak dilakukan dengan menyerang sistem tersebut namun melalui karyawan atau vendor yang memiliki akses kedalam sistem identitas kependudukan digital.

"Beberapa hal yang perlu diajarkan kepada personel tersebut adalah bagaimana mengetahui serta mengenali sebuah potensi serangan siber yang sedang terjadi sehingga tidak terjebak untuk melakukan suatu aktivitas yang dapat menyebabkan komputer atau laptop mereka diambil alih kontrolnya oleh peretas dan dapat dipergunakan peretas untuk masuk lebih jauh kedalam sistem identitas kependudukan digital dan mencuri bahkan merusak data yang ada di dalam sistem identitas kependudukan digital tersebut," pungkasnya.