Dana BOS Cair, Kepsek di Medan Ganti Mobil, Wawakot Medan : Ini Fakta

"Masalahnya kan rusuh jadinya ini, berapa orang yang sudah mendaftar yang sudah lulus P3K, sementara (pembiayaan) dibebankan oleh daerah," ucapnya.

Baca Juga:

• Sukhairi Diduga Mangkir dari Panggilan Polda Sumut terkait PPPK 2023.
• Nuriyono : Jangan Tekan Hak Azasi EEL Sebagai Warga Negara.
• Ketua DPD KAI Sumut : Terkait Kasus Melibatkan EEL, Penyidik Polda Sumut Tidak Profesional

Seperti APBD Medan, kata Aulia lebih difokuskan untuk untuk memperbaiki infrastruktur sesuai dengan janji dirinya dan Wali Kota Medan, Bobby Nasution. Jika anggaran perbaikan infrastruktu dialihkan ke biaya P3K, maka akan terjadi keributan.

"Kita bayar gaji guru, infrastuktur hancur, sementara kami berdua dengan Pak Wali berjanji memperbaiki infrastruktur dalam dua tahun, anggarannya dibayar ke gaji, kan sama cari perang namanya, kita yang dibante masyarakat," ujarnya.

"Lebih banyak jumlah masayarakat daripada jumlah guru P3K, kan benar hak-hak yang lain akan terpotong," imbuhnya.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Aulia mengaku telah menyampaikan cara menyetarakan gaji guru honorer ke Dinas Pendidikan. Ia meminta untuk didata jumlah SD Negeri dan SMP di Kota Medan dan berapa jumlah muridnya.

"Makanya konsep dasarnya itu, saya sudah bilang ke Dinas Pendidikan, untuk menyetarakan ini sistem penggajiannya, itu tolong didata berapa jumlah sekolah negeri yang ada di Kota Medan, SD dan SMP, jumlah muridnya," ucapnya.