Cipayung Plus Gelar FGD Bahas Kajian Kenaikan BBM

bulat.co.id - Organisasi Cipayung Plus Sumatera Utara menggelar Focus Grup Discussion (FGD) serta mengkaji beberapa kebijakan pemerintah di Kafe Intermezzo, Jalan Setiabudi Medan, Selasa (6/9/2022) sore.

Acara FGF dihadiri sejumlah elemen organisasi yang tergabung dalam Cipayung Plus seperti PMKRI, HMKI Sumatera Utara, GMNI Sumatera Utara, HMI Sumatera Utara dan KAMMI.

Baca Juga:

• Satgas BBM Tertibkan Penjual Minyak Subsidi di Seluruh Wilayah Lembata
• Monitoring Stok BBM, Polsek Galang Rutin Patroli ke SPBU
• Pertamax Turun, Dexlite dan Pertamina Dex Naik

"Hari ini kita melakukan kajian-kajian intelektual terhadap kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM tanpa harus turun ke jalan," kata Ketua GMNI Sumut Daniel Sigalingging.

Menurutnya, kebijakan pemerintah dengan menaikan harga BBM adalah momen yang sangat tidak tepat. Terlebih, masyarakat Indonesia baru saja mencoba pulih dan berusaha bangkit dari pandemi Covid-19 yang masih melanda.

"Pemerintah bukannya mengambil kebijakan untuk mensejahterakan masyarakat, justru negara melalui kebijakannya jelas tidak mensejahterakan masyarakat," tuturnya.

Daniel mengungkapkan kenaikan BBM dikarenakan naiknya harga minyak dunia dan juga adanya mafia migas, juga tidak tepat sasaran BBM bersubsidi.

Kebijakan pemerintah enaikkan BBM justru membuka kesalahan mereka karena tidak mampu mengendalikan mafia migas, juga tidak mampu memberikan Subsidi BBM tepat sasaran.

"Kebijakan yang diambil pemerintah bukan bagaimana agar BBM ini tepat sasaran tetapi menaikkan harga BBM yang jelas-jelas menaikkan penderitaan rakyat," ucapnya.

"Setelah kita lakukan kajian hari ini pemerintah bukan mengambil kebijakan Pemulihan Ekonomi masyarakat. Pemerintah justru seolah-olah menaikkan penderitaan rakyat setinggi leher. Masyarakat semakin tercekik. Belum lagi kita pulih dari Pandemi, pemerintah justru menaikkan BBM," sambungnya.

Daniel juga menyinggung kebijakan pemerintah yang memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

"Pemerintah mengatakan, yang mendapat BLT adalah mereka yang bergaji 3,5 juta ke bawah. Apakah pemerintah berpendapat yang bergaji 3,5 juta ke atas tidak berdampak dari kenaikan BBM," katanya.

Pihak Cipayung Plus Sumut akan melakukan aksi ke Gedung DPRD Sumut dan kantor Gubernur Sumatera Utara untuk menyampaikan keberatan atas kenaikan BBM.

"Terkait kenaikan harga BBM kita akan membuat kajian ilmiah dari FGD kita ini dan akan kita berikan kepada pimpinan-pimpinan kita yang sedang enak-enakan tidak merasakan dampak BBM. Baik ke DPRD, DPR RI sampai presiden. Kami akan memberikan kajian terkait bagaimana kenaikan BBM berdampak ke seluruh masyarakat. Kami berharap pemerintah juga ikut turun," pungkasnya. (Red)