Kadis Kominfo Sumut Tegaskan Pernyataan Gubernur Edy Rahmayadi Pertanyakan 10 WTP Labusel Konteksnya Candaan

bulat.co.id -MEDAN | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) Ilyas S Sitorus memastikan pernyataan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mempertanyakan 10 Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Labuhanbatu Selatan (Labusel) konteksnya bercanda.

Candaan ini menurutnya salah satu bentuk kedekatan Edy Rahmayadi dengan Bupati Labusel Edimin.

Baca Juga:

• Ditetapkan 1 Juli 2024, Ribuan Stiker Parkir Berlangganan Terjual
• Dorong UMKM Manfaatkan Peluang di Pasar Global, Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni Lepas Ekspor Perdana Kerupuk Ikan Patin ke Malaysia
• Bobby Lovers Sergai Berkolaborasi Siap Dukung Bobby Nasution ke Provinsi Sumatera Utara

Edy Rahmayadi melontarkan candaannya tersebut saat Kickoff Meeting Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) APBD Tahun 2023 Pemprov Sumut, Pemerintah kabupaten dan kota se-Sumut pada Senin (14/8/23) di Hotel Adimulya, Jalan Diponegoro, Medan.

Baca Juga :WTP Laporan Keuangan 9 Kali Berturut">Dr Nikson Nababan, Kepala Daerah Satu-satunya di Sumut Peraih Opini WTP Laporan Keuangan 9 Kali Berturut

Ini terlihat dari respons audiens yang tertawa usai Edy Rahmayadi melontarkan candaannya 'Pak siapa yang di ujung sana, Pak Edimin (Bupati Labusel), kok bisa pula kau 10 kali, berapa kau sogok itu orang?'

"Itu konteksnya bercanda, wajah Gubernur juga tersenyum melontarkan itu, yang hadir juga tertawa termasuk Pak Edimin, Bupati Labusel dan Ketua BPK Sumut Eydu Oktain Panjaitan, candaan ini terlontar karena kedekatan Pak Gubernur dengan Pak Edimin, tidak ada maksud men-judge di situ karena Pak Edy Rahmayadi tahu sulit mendapatkan WTP," kata Ilyas S Sitorus di kantornya, Jalan HM Said, Medan, Selasa (15/8/23).

Menurut Ilyas S Sitorus, ketika sebuah candaan menjadi berita teks yang tidak menggambarkan atmosfer, ekspresi seseorang bisa menjadi berita yang merugikan seseorang. Padahal ini bisa berdampak publik mempertanyakan kredibilitas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merusak hubungan Edy Rahmayadi dan Edimin.