Ini Kata Polda-Kodam Terkait Anggota TNI Datangi Satreskrim Polrestabes Medan

bulat.co.id -MEDAN | Kedatangan puluhan anggota TNI Kodam I/BB ke Polrestabes Medan dan terlibat adu mulut dengan Kasat Reskrim, Kompol Fathir Mustafa yang sempat viral di media sosial ternyata mendapat tanggapan dari pihak Polda Sumut dan Kodam I/BB.

Pihak Polda Sumut menjelaskan, terkait kedatangan puluhan personel Kodam I/BB ke Satreskrim Polrestabes Medan, dilatarbelakangi salah paham yang terjadi secara personal, bukan institusi.

Baca Juga:

• Dishub Sumut dan Tim Terpadu Siap Lancarkan Lalu Lintas Jelang PON XXI: Penertiban Masif Bus Ilegal Dimulai!
• Korban Kabel Semerawut Laporkan Tindak Pidana ke Polda Sumut
• Ditetapkan 1 Juli 2024, Ribuan Stiker Parkir Berlangganan Terjual

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi mengatakan awalnya anggota TNI bernama Mayor Dedi Hasibuan yang merupakan penasehat hukum dari Kumdam I/BB datang ke lokasi ingin menemui Kasat Reskrim Polrestabes Medan.

Baca Juga :Kodam I/BB Ramia-Ramai Datangi Polrestabes Medan">Ingin Bertemu Kasat Reskrim, Personel Kodam I/BB Ramia-Ramai Datangi Polrestabes Medan

"Kedatangan dia (Mayor Dedi_red) ingin menemui Kasat Reskrim untuk berkoordinasi atas proses hukum yang dihadapi oleh saudaranya, yakni ARH," kata Hadi, Minggu (6/8/23).

Dia mengungkapkan, ARH merupakan tersangka kasus tindak pidana pemalsuan tanda tangan sertifikat tanah bersama seorang lainnya berinisial P.

"Jadi sekali lagi ini salah paham personal, bukan institusi. Kami perlu sampaikan Kodam I/BB dan Polda Sumut tetap solid dan berkomitmen untuk proses penegakan hukum dan menciptakan kondisi Kamtibmas yang kondusif," sebutnya.

Sementara, Kapendam I/BB Kolonel Rico Siagian membenarkan anggota Kumdam yang mendatangi Satreskrim Polrestabes Medan, yakni Mayor Dedi Hasibuan. Ia menyebutkan kedatangan Dedi untuk menjumpai Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Kompol Teuku Fathir Mustafa.

Dedi, lanjut Kapendam I/BB Kolonel Rico Siagian, ingin membicarakan soal penangguhan penahanan keluarganya berinisial ARH yang jadi tersangka pemalsuan tanda tangan sertifikat tanah.

"Intinya dari Mayor Dedi ingin menanyakan surat penangguhan yang mereka buat sudah sampai mana. Setelah dijelaskan, mereka memahami bahwa surat itu baru diterima Sabtu, (5/8/23) sekitar pukul 14.00 WIB," kata Rico saat diwawancarai di Mako Polrestabes Medan beberapa waktu lalu.