Saifullah Nasution Tak Hadiri Undangan Klarifikasi Bawaslu Madina

Sumber menyebutkan, Saifullah dijadwalkan dimintai keterangan oleh divisi Penindakan Bawaslu Madina Rabu (20/11/2024). Namun yang bersangkutan tidak hadir hingga batas waktu yang ditentukan.

Terkait hal tersebut,Bawaslu Madina melalui Divisi Penindakan menyebutkan terkait kasus LHKPN cabup Saifullah Nasution dalam kapasitasnya sebagai calon Bupati Madina yang dinilai tak memiliki laporan LHKPN sesuai persyaratan saat mendaftar di KPU saat ini masih dalam proses.

Baca Juga:

• Surya Wahyu Danil : Masyarakat Madina Harus Hormati Proses MK
• ON MA Resmi Daftarkan Gugatan Perselisihan Pilkada Madina ke MK
• Pilkada Madina Janggal dan Banyaknya Kejadian Khusus di Natal

"Kami hanya bisa mengungkapkan bahwa saat ini semua masih dalam proses, seperti apa prosesnya nanti akan kita tuangkan dalam rapat pleno", ucap Divisi Penindakan Muhammad Amin, melalui telepon,Kamis (21/11/2024).

Saifullah Nasution dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU Madina beberapa waktu dan ditetapkan sebagai calon, namun ditemukan bahwa salah satu berkas pencalonan Saifullah berupa Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ( LHKPN) yang diserahkan adalah tahun 2021 saat dirinya masih menjabat di Dirjen Bea Cukai.

Sedangkan sesuai PKPU, LHKPN yang seharusnya dilampirkan dalam berkas pendaftaran kepala daerah adalah LHKPN Pilkada.

Hal itu juga sesuai Surat Edaran ( SE) KPK no. 8 tahun 2024 yang memberikan layanan langsung terkait pengurusan LHKPN calon kepala daerah.

Saifullah Nasution resmi dilaporkan ke Bawaslu Sumut dan dilimpahkan ke Bawaslu Madina oleh Arsidin Batubara yang meruapakan Tim pemenangan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Madina no. 1 Harun - Ichwan.