Ketua DPD KAI Sumut : Terkait Kasus Melibatkan EEL, Penyidik Polda Sumut Tidak Profesional

bulat.co.id - MADINA | Ketua DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI) Sumatera Utara (Sumut), Surya Wahyu Danil Dalimunthe mengatakan proses hukum yang melibatkan Ketua DPRD Madina, EEL menegaskan bahwa penyidik dari Polda Sumut terkait Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2023 tidak profesional.

Hal itu disebabkan hingga saat ini, sudah empat kali berkas penetapan tersangka Ketua DPRD Madina EEL tersebut dikembalikan oleh Kejaksaan Tinggi Sumut (Kejatisu).

Baca Juga:

• Maju Dalam Pilkada Madina, Harun Berikan Angin Kebangkitan untuk UMKM Madina
• Usai Berikan Klarifikasi di Bawaslu, Harun Anggap Semangat Baru Untuk Perubahan Madina
• Bupati dan DPRD Madina Tandatangani Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD 2025

"Sudah empat kali dikembalikan, ini memunculkan pertanyaan ada apa dengan penyidik Polda Sumut. Seharusnya ketika dikeluarkan SPDP kepada kejaksaan, penyidik sudah menyiapkan alat-alat bukti agar kasus tersebut bisa dinaikkan ke persidangan," jelas Surya.

Dalam pengakuannya Surya mengatakan bahwa dirinya yang dari awal mengikuti perkembangan kasus ini melihat dari unsur penetapan tersangka Ketua DPRD Madina EEL itu terkesan dipaksakan.

Dikarenakan para tersangka lainnya sudah ditetapkan atau sudah diputuskan untuk menjalani hukumannya.

"Keenam tersangka lain itu kan penerima suapnya. Seharusnya dengan unsur sebab akibat, penyidik harus juga menyelidiki dan menentukan orang-orang yang memiliki wewenang baik sebagai pemberi perintah maupun yang menyuruh untuk melakukan suap," tegas Surya.

Maka dari itu Surya pun berharap agar penyidik Poldasu untuk segera menindaklanjuti terkait kasus ini. Tindak lanjutnya menurut Surya adalah dengan melihat fakta-fakta persidangan.

"Seharusnya hal-hal ini dapat diungkapkan dengan fakta-fakta persidangan. Penyidik punya wewenang penuh, apalagi kasus ini merupakan kasus gratifikasi yang termasuk dalam Undang-undang Korupsi," tandasnya.

Jadi tambahnya, orang-orang yang punya kuasa dan wewenang untuk memerintah para terdakwa ini harus juga segera diperiksa.