Terkait LHKPN, Saut Situmorang Dorong Bawaslu dan KPU Madina Tegas.

Ungkapan ini disampaikan oleh Saut ketika menanggapi adanya salah seorang Paslon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) yang diduga terlambat menyampaikan LHKPNnya. Karena itu, Saut berharap KPU Madina untuk benar-benar menerapkan sanksi seperti yang tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU).

Baca Juga:

• Masyarakat Madina Minta KPU Tegas, Jika Tak Penuhi Syarat Baiknya TMS-kan Saja.
• Terkait Laporan Tim ONMA, KPU Siap Laksanakan Apapun Keputusan Bawaslu
• Maju Dalam Pilkada Madina, Harun Berikan Angin Kebangkitan untuk UMKM Madina

"Kalau memang ternyata terlambat dari melengkapi berkas LHKPN, seharusnya KPU juga tegas dalam menerapkan sanksinya. Harus tegas, karena persyaratan LHKPN ini sangat penting," tutur Saut, Minggu (17/11/2024) melalui WhatsApp.

Selain itu, Saut menjelaskan LHKPN seorang pejabat penyelenggara negara berbeda dengan LHKPN calon kepala daerah. Menurutnya, untuk LHKPN pejabat negara, semua penghasilannya akan didata dan dinilai. Termasuk penghasilan-penghasilan di luar gajinya sebagai pejabat negara.

"Sepengatahuan saya, untuk menjadi Cakada ada persyaratan lain jika dibandingkan dengan pejabat negara. Dan dalam surat edaran yang dikeluarkan KPK tahun 2023 tentang LHKPN baik untuk Caleg dan Cakada biasanya merupakan LHKPN yang terbaru dengan tahun yang mendekati Cakada itu mendaftar," jelas Saut.

Karena itu, Saut berharap Bawaslu dan KPU Madina bisa membuka seterang-terangnya tentang permasalahan LHKPN ini. Sehingga masyarakat Madina tidak merasa dibohongi tentang jumlah harta kekayaan seorang calon pemimpinnya.

"Bawaslu dan KPU Madina harus tegas dan buka apa permasalahannya. Biar masyarakat di sana juga tidak merasa dibohongi berapa jumlah kekayaannya calon pemimpinnya," tegas Saut.