Usai Beri Klarifikasi, Asron Bingung Kasus dr. AK Dibuat Makin Ribet

Hal ini dikarenakan klarifikasi yang berikannya tak berbeda jauh dengan apa yang sudah disampaikannya kepada pihak kepolisian beberapa waktu lalu.

"Saya heran, kasus ini mau dibuat seperti apa. Jika memang mau diungkap, mengapa saya harus dimintai keterangan oleh Inspektorat lagi, padahal saya sudah menyampaikan keterangan kepada polisi beberapa waktu lalu," ungkap Asron kepada wartawan, Rabu (20/3/24) sore.

Baca Juga:

• Selama Menjabat Wakil Ketua DPRD Sumut, Ratusan Petani dan Masjid Dibantu Harun Mustafa
• Harun Mustafa Nasution Bentuk Tim Ahli Dukung Kaum Muda yang Berkarya
• Saifullah Nasution Tak Hadiri Undangan Klarifikasi Bawaslu Madina

Selain itu, Asron menduga kasus pemalsuan surat tugas dr. AK yang dilaporkannya ini seolah-olah mau dibuat membingungkan. Sehingga dirinya sebagai pelapor, harus bolak-balik dipanggil pihak kepolisian dan inspektorat.

"Mengapa kasus ini seolah-olah mau dibuat ribet. Padahal, jika kita lihat dalam Undang-undang Pidana, unsur penipuannya sudah jelas," tuturnya.

Bahkan Asron pun menilai ada intervensi dari oknum yang memiliki jabatan lebih tinggi agar kasus ini dibuat mengambang dan mengendap. Sehingga proses pemakaian surat tugas palsu atas dr. AK tidak lagi diusut.

"Saya menduga Wakil Bupati mengintervensi kasus ini. Padahal, pernyataan Kepala Dinas Kesehatan beberapa waktu lalu jelas, masa tugas dr. AK masih 1 tahun 9 bulan. Ini lah tugas polisi untuk ungkap siapa dalangnya, sehingga lulusnya dr. AK merugikan tenaga-tenaga kesehatan yang memenuhi syarat untuk lulus," tegas Asron.

Asron, yang juga berprofesi sebagai perawat ini pun menyayangkan sikap Pemerintah Daerah Kabupaten Madina jika kasus penggunaan surat tugas palsu dr. AK ini menjadi panjang dan tak berujung. Sehingga kedepannya kepercayaan masyarakat untuk seleksi penerimaan PPPK berikutnya menjadi luntur.

"Pemkab, baik Bupati maupun Wakil Bupati harus beri perhatian atas kasus dr. AK. Ini akan meruntuhkan kepercayaan masyarakat Madina, apalagi dalam waktu dekat akan ada penerimaan PPPK baik tenaga kesehatan maupun guru," tutupnya.

Sementara itu, Kepala Inspektorat, Rahmat Daulay mengaku belum menerima hasil klarifikasi yang diberikan oleh Ketua DPD Pemuda LIRA, Asron Nasution.

"Belum terima hasil klarifikasi Pak. Nanti saya tanyakan terlebih dahulu," tulisnya melalui WhatsApp, Rabu (20/3/24) siang.