Tekait Kisruh PPPK, Wadih Al-Rasyid Pertanyakan Hasil Koordinasi Sekda Madina ke BKN

bulat.co.id - MADINA | Terhitung 4 hari sudah berakhirnya tugas Sekda Alamulhaq Daulay ke Jakarta, Namun hingga hari ini belum diketahui hasilnya. Founder Madina Care Wadih Al-Rasyid Nasution yang sejak awal concern mengawal permasalahan ini menganggap Pemkab Sedang Bingung Kemana Melempar Bola."Masa tugas Pak Sekda untuk koordinasi ke Jakarta sudah berakhir 4 hari lalu, namun hingga hari ini kita belum tau apa hasil yang didapat dari Jakarta. Mungkin saja sedang bingung, kemana lagi bola panas PPPK ini akan dilempar," ucapnya.

Diketahui sebelumnya Bupati memerintahkan Sekda Kab Madina Alamul Haq melalui Surat Perintah Tugas bernomor 094/ST/2024 yang ditanda tangani Wakil Bupati Atika Azmi Utammi 12 Januari lalu untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Badan Kepegawaian Negara terkait Pembatalan SKTT (Seleksi Kompetensi Tambahan). Surat perintah itu berlaku tanggal 14 - 18 Januari 2024.

Baca Juga:

• KPU Terima Audiensi Tim Kampanye ON MA, Bahas Rekomendasi Bawaslu Madina
• Harun Mustafa Nasution: Pantai Barat Kampung Halaman Saya
• Ketua DPRD Madina, Minta KPU Secepatnya Putuskan Terkait Rekomendasi Bawaslu

Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam inipun berpendapat bahwa hasil yang didapat dari koordinasi Sekda ke Jakarta sama saja dengan hasil audiensi yang dilakukan Madina Care Institute beberapa waktu lalu.

"Sebenarnya hasil yang didapat Sekda di Jakarta sama dengan apa yang kita sampaikan di media beberapa waktu lalu karena itu sesuai dengan juknis dan aturan yang ada bahwa Pembatalan SKTT adalah Kewenangan Pemkab. Bila tidak sama silahkan dibantah langsung oleh Sekda," tuturnya.

Ia menambahkan, belum diumumkannya Hasil Koordinasi Sekda ke Jakarta, karena hasil yang didapat dari Jakarta tidak sesuai dengan keinginan awal.

"Dugaan kita karena hasil dari Jakarta tidak sesuai ekspektasi Sekda yang menganggap Pembatalan itu bisa dilakukan tanpa Permohonan Pembatalan dari Bupati. Hal ini yang membuat Pemkab Dilema. Pak Bupati saat ini sedang dilema, jika dibatalkan akan ada demo susulan dari pihak yang diuntungkan SKTT. Padahal seharusnya kalau melakukan yang benar sesuai aturan tidak perlu takut," tuturnya.