Bupati Madina Tandatangani NPHD untuk Pilkada 2024

Sukhairi mengatakan sesuai NPHD diputuskan bahwa Pemkab Madina menggelontorkan biaya Pilkada kepada KPU Rp. 55,52 miliar, Bawaslu Rp. 17 miliar, TNI Rp 3 miliar, dan Polri Rp. 6 miliar.

Sukhairi mengatakan penandatanganan NPHD menjadi salah satu bentuk komitmen dan keseriusan Pemkab Madina agar Pemilu tahun 2024 bisa berjalan dengan lancar.

Baca Juga:

• Bupati Madina Keluarkan Surat Perintah Penghentian PETI Di 12 Kecamatan
• Jika Akan Difungsikan, Pedagang Minta Fasilitas Pasar Ex Bioskop Tapanuli Diperbaiki
• PN Mandailing Natal Gelar Kampaye Publik "No Gratifikasi, No Korupsi, No Pungli"

Sukhairi berharap anggaran tersebut bisa digunakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk tahun politik 2024, Sukhairi berharap, tercipta demokrasi yang aman dan damai. Penyelenggara butuh anggaran yang cukup, baik dari keamanan dan kesiapan KPU dan pengawasan.

"Tentu semua butuh anggaran yang cukup. Alhamdulillah hari ini penandatanganan, mudah-mudahan bisa digunakan sebagaimana mestinya," kata Sukhairi.

Kepada masyarakat, Sukhairi berharap dapat berjalan lancar dengan demokrasi politik yang sehat. "Baik itu Pilkada, Pileg, dan Pilpres," lanjutnya.

Sukhairi juga mengajak masyarakat untuk menjalankan demokrasi yang gembira.

Pesta demokrasi, minta Sukhairi, sebagai pencerahan untuk memilih pemimpin dan perwakilannya Masing-masing.