PWI Madina Minta Bupati Aktifkan Diskominfo

Ketua PWI Madina, M. Ridwan Lubis mengomentari pernyataan bupati tersebut. Menurut Ridwan, sebenarnya pernyataan itu tidak menjadi masalah yang terlalu besar. Hanya saja, dijajaran Pemkab Madina ada dinas yang mengurusi terkait isu-isu atau fitnah yang ditebar untuk Bupati dan Wakil Bupati Madina.

Baca Juga:

• Terkait Laporan Tim ONMA, KPU Siap Laksanakan Apapun Keputusan Bawaslu
• Bupati dan DPRD Madina Tandatangani Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD 2025
• Warga Desa Pantiluban Siap Menangkan 60 % Harun-Ichwan

Baca Juga :Pemkab Madina Kembangkan Ekonomi Kreatif

"FKUB lembaga yang dibentuk berdasarkan surat keputusan bersama (SKB) 3 menteri untuk membantu menjaga toleransi umat beragama di daerah. Jadi alangkah baiknya untuk menangkal fitnah atau informasi yang tidak benar, bupati punya Dinas Komunikasi dan Informatika. Hidupkan dinas itu untuk hal ini," ungkap Ridwan, Rabu (23/8/2023).

Menurut Ridwan, saat ini Dinas Kominfo dan Informatika (Diskominfo) Madina terlihat mati suri. Khususnya dalam menangkal atau penyeimbang fitnah-fitnah di media sosial. Sehingga, masyarakat Madina banyak menerima informasi-informasi bohong atau tidak benar terkait Pemkab Madina.

"Dinas Kominfo seharusnya bisa kembali menjalankan fungsinya. Hal ini juga untuk memberikan informasi tentang progres pembangunan dan keberhasilan-keberhasilan Pemkab Madina," jelas Ridwan.

Sementara itu, Wakil Ketua PWI Sumut Bidang Pendidikan, Sugiatmo, menilai maksud bupati meminta FKUB karena menilai lembaga ini memiliki peran strategis dan bisa langsung berkomunikasi sama masyarakat. Sehingga bupati mengharapkan FKUB bisa memberikan pencerahan untuk bijak menggunakan media sosial.

Baca Juga :Anak Ketua SMSI Madina Sukses Kibarkan Merah Putih di Istana Negara

"Dalam hal ini, bupati menilai FKUB punya peranan penting. Hanya saja khusus untuk media massa, bupati bisa menekan Dinas Kominfo. Pihak Kominfo juga seharusnya tanpa ada perintah, bisa mengklarifikasi berita-berita yang tidak tepat," tutur Sugiatmo melalui pesan Whatapps, Rabu (23/8/2023).

Sugiatmo menilai, Kominfo sebagai corong informasi pemerintah harusnya lebih sensitif atau peka untuk menyebarkan informasi-informasi terkait kegiatan di pemerintahan. Sehingga masyarakat akan lebih mudah menerima informasi terkait kegiatan pemerintah.