Pengadaan Mobil Damkar Mini di Madina Berbau Korupsi

"Seharusnya berdasarkan Pepres No 12 tahun 2021, sudah jelas pengadaan langsung dengan nilai diatas Rp250 juta harus melalui proses lelang. Kalaupun urgent atau mendesak melalui E-Purchasing atau E-Katalog, maka wajib dipublikasikan melalui situs LPSE, tapi ini tidak ada," jelas Surya.

Baca Juga:

• Bupati Madina Keluarkan Surat Perintah Penghentian PETI Di 12 Kecamatan
• Jika Akan Difungsikan, Pedagang Minta Fasilitas Pasar Ex Bioskop Tapanuli Diperbaiki
• PN Mandailing Natal Gelar Kampaye Publik "No Gratifikasi, No Korupsi, No Pungli"

Baca Juga :Madina ke Raimuna Nasional 2023">Bupati Lepas 28 Orang Wakil Madina ke Raimuna Nasional 2023

Ketua DPD Kongres Advokat Indonesia Provinsi Sumatera Utara ini pun menjelaskan, jika ditutupi maka diduga ada bau-bau korupsi. Apakah pengadaan mobil Damkar mini ini akan memenuhi aspek memperkaya diri sendiri, perusahaan atau pejabat-pejabat tertentu.

"Proses pengadaan itu harus jelas. Ini memenuhi unsur undang-undang tindak pidana korupsi. Apakah ada unsur pidana korupsi yang menyangkut pengadaan ini, nanti APH yang membuktikannya," tegasnya.

Sebelumnya, Kasat Pol PP dan Damkar Kabupaten Madina, Yuri Andri menjelaskan, pengadaan Damkar mini melalui E-Purchasing. Bahkan, Yuri pun mengatakan, pengadaan ini sudah diinput ke LPSE.