Gubernur NTT Beri Peringatan Kepada Sekda Lembata Agar Tidak Menipu Penjabat Bupati

bulat.co.id - Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat memperingati Sekertaris Daerah Kabupaten Lembata Paskalis Ola Tapobali agar tidak menipu Penjabat Bupati Lembata Marsianus Jawa.

Peringatan keras ini berawal dari koreksi Gubernur Laiskodat terhadap data kemiskinan di kabupaten Lembata.

Baca Juga:

• Kemenkeu Pastikan PPN 12 Persen Tak Pengaruhi Target Pertumbuhan Ekonomi
• MinyaKita sampai Gula Kena PPN 12 persen, 1 Persen Ditanggung Pemerintah
• Besok Pengamanan Nataru Dimulai

Dia merasa janggal dengan data kemiskinan yang ada. Sebab yang ia terima persentasenya berbeda dengan yang disampaikan Kepala Bappelitbangda Lembata, Matias Beyeng. 

Dia mau, ketika angka riil kemiskinan dikonversikan ke persentase jumlah penduduk Lembata hasilnya harus sesuai dengan data yang dia terima, namun ternyata berbeda angka sehingga membuat politisi NasDem ini geram.

"Kalian punya gubernur ini bukan bodoh. Kalo saya datang saya lihat kalian saya tahu. Sekda mana? Kalian berdua (bersama Kepala Bappelitbangda-red) atur ini barang, jangan kalian tipu. Penjabat ini kan baru sampe, kalian tipu dia, tapi kalian tidak bisa tipu saya. Saya hobi angka," tegas Gubernur Laiskodat dalam forum Rapat Pamong Praja tingkat Kabupaten Lembata di Hotel Palm Indah, Lewoleba, Jumat (9/9/2022).

Menurutnya, data riil tentang orang miskin di Lembata harus benar-benar valid supaya ketika ada intervensi program dari berbagai sektor pemerintah maupun swasta termasuk Bank NTT bisa mencapai sasaran. 

"Kalau semua dana dari propinsi, kabupaten dan desa dikasih ke saya untuk saya urus ini kemiskinan, saya jamin 15 tahun selesai. Masa saya menjabat gubernur, saya mau kita urus ini dengan jujur dan benar," tegasnya.

Ia meminta agar pemerintah daerah berhenti untuk menipu dirinya sebagai gubernur dengan data-data kemiskinan. 

"Ini angka kalau kita koreksi bagus, kan tidak begini. Atau, kalian sedang menipu angka jumlah penduduk? Bisa saja, angka riil kemiskinannya begini, jumlah penduduknya kalian nipu saya?," ujarnya.

Gubernur Laiskodat mengaku, investasi pemerintah melalui APBD Propinsi, APBD Kabupaten/Kota dan Dana Desa mencapai hampir Rp 42 triliun namun kasus orang miskin di NTT tidak berubah. 

"Tapi kita tetap miskin," tambahnya.

Ihwal ini, ia meminta supaya seluruh aparatur pemerintah kabupaten dan desa menyampaikan data riil soal angka kemiskinan atau jumlah masyarakat miskin. 

"Saya ingin agar seberapa tingginya angka kemiskinan itu harus riil. Sehingga saya bisa ambil kebijakan sebagai gubernur ataupun kedudukan saya sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk mendesign pembangunan seluruh propinsi ini," sambungnya.

Disebutkannya bahwa masalah kemiskinan di NTT harus diatasi secara kolaboratif. Karena itu dibutuhkan data riil dari masing-masing kabupaten kota. 

"Saya ndak peduli siapa dia, agamanya apa, suku apa, saya ndak peduli. Selama dia miskin, tanggungjawab gubernur untuk membereskan. Karena itu, saya butuh data riil. Data ini harus disiapkan," tandasnya mengingatkan.

(ted)