Polda Sumut Tetapkan 2 Orang Tersangka Kasus PPPK Langkat, Siapa Saja?

Kabid Humas Poldasu Kombes Hadi Wahyudi membenarkan ada dua orang ditetapkan sebagai tersangka pada seleksi penerimaan PPPK Kabupaten Langkat.

"Betul, Polisi menetapkan dua orang sebagai tersangka," kata Kombes Hadi, Rabu (27/3/2024).

Baca Juga:

• Mengupas Tuntas Evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Langkat: Langkah Menyongsong Target 2025
• Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat, di Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat
• Apresiasi Program Kesehatan dan Infrastruktur, Masyarakat Langkat Deklarasi Dukung Bobby di Pilgubsu 2024

"Ini terkait dugaan tindak pidana korupsi, Perkaranya masih berproses, penyidik bekerja dengan hati-hati dan cermat," pungkasnya.

Namun, Kabid Humas belum bersedia menyebut identitas kedua tersangka dan jabatannya. Begitu juga dengan modus dan peran para tersangka dalam seleksi penerimaan PPPK Langkat tersebut.

"Besok ya," ucapnya.

Sebelumnya, penyidik Tipikor Ditreskrimsus Poldasu telah memeriksa Kepala Dinas Pendidikan Kab Langkat Dr.H.Saiful Abdi, SH.SE.M.Pd.

Selain Kepala Dinas Pendidikan, penyidik Tipikor juga telah melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Eka Syahputra Depari S.STP.MAP.

Pemeriksaan dilakukan menyusul laporan pengaduan peserta PPPK Kab Langkat karena dimintai uang saat seleksi penerimaan PPPK Kab Langkat Tahun 2023/2024.

Hal itu dikatakan AKP Riswanto saat menerima pendemo dari PPPK Kab Langkat di Mapoldasu, Rabu (13/3) siang.

"Penyidik Tipikor sudah memeriksa belasan saksi. Tentu itu dilakukan sebagai upaya mencari siapa yang jadi tersangka dalam kasus itu," tegasnya.

Ratusan peserta PPPK yang tidak lulus seleksi bolak-balik melakukan demo di Polda Sumut.

Dalam setiap aksi di Mapoldasu dan di Pemkab Langkat, mereka didampingi kuasa hukum Muh Yusril Mahendra Butar-butar, advokasi sipil dan politik LBH Medan, dan menjadi orator dalam aksi itu.

Irwansyah salah seorang guru yang ikut demo mengatakan, sedikitnya 300 guru yang mendapat intimidasi dan pengancaman dari oknum-oknum kepala sekolah yang diduga suruhan dari Dinas Pendidikan.

Irwansyah mengatakan, banyak diantara peserta PPPK yang dinyatakan lulus tidak pernah masuk ke sekolah.

Mereka mencontohkan Diky Zulhamdi tidak pernah masuk ke sekolah. Dia sekarang masuk setelah dinyatakan lulus.

"Kami ada bukti absen dari dinas PUPR Pak," katanya.

"Syafrizal Dwipayana, tugas di Dinas Pendidikan Kab Langkat tapi di Dapodik mengajar di sekolah dasar Bulu Kempar Bahorok. Orang yang tidak pernah masuk diberikan nilai 9," jelasnya.

"Kami meminta kepada bapak polisi tolong tetapkan tersangka pak. Kalau tidak ada tersangka maka kejahatan-kejahatan akan terus berjalan di Kab Langkat," teriak para pendemo.