Anggota DPRD Sumut Nilai Aparat Penegak Hukum Lamban Tindak Galian C Ilegal di Langkat

Dia menyebut lambannya proses penegakan hukum, terkesan memberi peluang bagi mafia untuk menambang material di kawasan tak berizin.

Baca Juga:

• Eks Bupati Langkat Terbit Rencana Jalani Sidang Putusan Kasus TPPO Senin Depan
• Difitnah Lakukan Pelecehan, Pengamen Langkat Dipersekusi dan Diusir Warga
• Kapolres Madina Ditantang Bersihkan Galian C Illegal di Madina

"Dalam hal ini, aparat penegak hukum (APH) semestinya bergerak cepat. Sehingga, penambang-penambang ilegal sesukahatinya beraktivitas. Apalagi, informasi terkait hal ini sudah banyak diberitakan media," ujar Rudi, Rabu (2/8/23).

Baca Juga :Langkat Disandra">Tangkap Pelaku Pembunuhan, Personel Polres Langkat Disandra

Isu maraknya aktivitas penambangan ilegal kian santer di Sumatera Utara. Rudi menambahkan, Dampaknya pun sudah jelas terlihat. Mulai terjadinya abrasi di aliran sungai, hingga longsor di sekitar areal perkebunan warga.

Di sisi lain, dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan jelas diatur tentang reklamasi atau pemulihan ekosistem yang harus dilakukan penambang. Begitu pun, masih ada pengeksploitasi material tambang yang abai dengan hal itu.

"Pihak terkait termasuk APH harus peka dengan hal ini. Karena selain merugikan uang negara, aktivitas tambang-tambang ilegal pastinya akan merusak lingkungan. Apa lagi materialnya digunakan untuk proyek pembangunan," ujar Rudi.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan meminta kepada aparat penegak hukum untuk menindak tegas aktivitas galian C ilegal yang kian marak di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

Baca Juga :Galian C Menjamur di Langkat, Rudi Alfahri: Penegak Hukum Harus Bergerak Cepat

Terlebih, material penambangan ilegal itu, dijual ke proyek pembangunan ruas Jalan Tol Binjai-Langsa.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, M Ali Nafiah Matondang. "pemerintah harus memberi sanksi tegas bagi penambang yang ilegal atau yang beraktivitas di luar izin," ujar Ali.