Diduga PT. LTS Ilegal, PM Pela Raya Geruduk Kantor DLH dan Dinas PTSP Labura
Istimewa
Mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Persatuan Mahasiswa dan Pemuda Labuhanbatu Raya (PM Pela Raya) melakukan aksi damai
Menanggapi masalah ini, Kepala Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu Labuhanbatu Utara, Sakti Sormin menunjukkan legalitas dokumen izin operasional PT. LTS Kampung Pajak secara langsung dan mengatakan bahwa PT. LTS dinyatakan legal dan boleh beroperasi karena sudah memiliki izin yang jelas. Sormin juga mengatakan bahwa dalam sepengatahuannya Dinas Lingkungan Hidup juga mengantongi izin limbah PT. LTS Kampung Pajak.
"PT. LTS Kampung Pajak sudah legal beroperasi dan kami bisa menunjukkan bukti dokumennya kepada adik-adik mahasiswa. Dan sepengatahuan kami, PT. LTS Kampung Pajak sudah mengantongi izin limbah dari Dinas Lingkungan Hidup," ujar Sormin.
Setelah selesai melakukan aksi damai di Dinas PTSP Labuhanbatu Utara, mahasiswa melanjutkan aksi kedua di depan kantor Dinas Lingkungan Hidup Labura.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Labuhanbatu Utara, Imam Ali Harahap langsung menyambut baik kedatangan para mahasiswa. Imam mengatakan bahwa PT. LTS Kampung Pajak belum menghasilkan dan mengelola hasil limbah karena memang belum memiliki izin operasional.
Bagaimana sebuah perusahaan bisa menghasilkan limbah sedangkan belum beroperasi. Imam juga mengatakan bahwa sesuai UU Cipta Kerja, pengolahan limbah diperbolehkan mengacu pada hasil uji yang dikeluarkan dari Laboratorium, tidak berdasarkan izin operasional limbah.
"PT. LTS Kampung Pajak belum menghasilkan limbah karena memang belum beroperasi, belum ada juga izin operasional nya. Jadi bagaimana sebuah perusahaan kelapa sawit bisa menghasilkan limbah jika belum beroperasi? Tentu saja tidak bisa. Dan sesuai dengan UU Cipta Kerja bahwa sekarang ini izin pengolahan limbah bukan lagi berdasarkan surat izin tetapi berdasarkan hasil uji yang dikeluarkan oleh Laboratorium," kata Imam.
Editor
:
Tags
Berita Terkait
Komentar