Dirut PLN Mendatang Idealnya Dari Kalangan Internal, Lebih Beretika dan Tidak Mengejar Kekayaan
Dikatakan pria yang akrab disapa Yudhis ini, menunjuk dan menetapkan posisi Dirut PLN sebagai salah satu jabatan politis, memang menjadi hak Menteri BUMN melalui rapat umum pemegang saham (RUPS) jajaran Komisaris di institusi tersebut. Namun alangkah baiknya segala masukan positif dari berbagai kalangan, bisa menjadi pertimbangan pemilik kekuasaan.
"Lihat kondisi sekarang, cenderung yang populer bukan PLN nya, namun sosok individu. Harusnya kan yang dikedepankan prestasi institusi dalam menjalankan tupoksinya menerangi hingga seluruh pelosok negeri. Tapi faktanya malah lebih mementingkan mengejar penghargaan yang sekarang jumlahnya mencapai ratusan di banding kinerja," tegas Yudis.
Baca Juga:
Pendiri sekaligus Ketua Umum Forum Masyarakat Pemantau Negara (Formapera) ini juga menyampaikan, sosok Dirut ke depan juga diharapkan lebih humanis dan beretika baik, sehingga jajaran di PLN bisa bekerja dengan tenang, tidak dibayang-bayangi rasa takut bersalah dalam berbuat ketika menjalankan tugasnya baik di jajaran _Boards Of Director_ (BOD) atau pun manajemen dibawahnya.
"Bukan sebaliknya malah mengedepankan arogansi dan ditakuti karena posisinya pimpinan. Harusnya pimpinan lebih beretikalah, jangan seperti orang kalap kalau lagi emosi, sehingga tidak peduli sekalipun pejabat jajarannya berusia lebih tua darinya. Hindarilah memaki-maki, apalagi sampai gebrak-gebrak meja dan memberi hukuman layaknya militer kepada pejabat yang dinilainya salah. Saya rasa ini bukan cerminan pemimpin," tukasnya.
"Di samping itu, seorang pemimpin juga tidak boleh mengedepankan _power_ kekuasaannya. Misalnya pilih kasih dalam menentukan pejabat yang akan ditempatkannya dan mengutak-atik posisi jabatan sesukanya. Jenjang karir setiap pegawai itu harus diperhatikan sesuai fakta kinerja, jangan hanya mementingkan _circle_nya semata, lantas yang diluar lingkaran sengaja dimatikan karirnya. Kalau memang berprestasi, kenapa tidak diapresiasi," imbuhnya.
