KontraS Sumut Siap Dampingi Korban Penggusuran di Simantek Kuta

bulat.co.id - Perda Kabupaten Karo No 3 Tahun 2021 tentang penggembalaan umum rampas tanah masyarakat adat, berupa penggusuran lahan masyarakat adat di Desa Mbal-Mbal Petarum (Simantek Kuta) Kecamatan Laubaleng, Kabupaten Karo, Pemkab Karo, Senin (13/3/2023) sekitar pukul 11.50 WIB mendapat perlawanan dari masyarakat sekitar.

Upaya penggusuran oleh Pemkab Karo dilakukan dengan dalih, lahan tersebut sudah ditetapkan sebagai wilayah penggembalaan umum seluas 682 hektare, dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Karo No 3 tahun 2021 Tentang Penggembalaan Umum.

Baca Juga:

• Perayaan Natal Bersama Pemkab Karo Tahun 2024
• Pelatihan Pembentukan Tim SAR Digelar
• Pemkab Karo Nilai B Raih SAKIP Award

Baca Juga:Lurah Minta Relokasi Pasar Bojongbata Dipercepat

Koordinator KontraS Sumatera Utara, Rahmat Muhammad menyayangkan tindakan tergesa-gesa Pemkab Karo dalam mengeksekusi lahan. Ada ratusan rumah warga yang akan terdampak eksekusi, ada rumah ibadah (gereja dan mesjid), sekolah, Puskesmas dan ratusan hektare perladangan masyarakat, yang terdampak perampasan lahan.

"Selama ini tidak adanya upaya dialog antara masyarakat dan Pemkab Karo, seolah mereka memang berniat merampas tanah masyarakat, padahal masyarakat sudah memintar uang dialog dari dahulu. Namun, pihak Pemkab Karo tidak pernah hadir, begitupun soal Perda yang tiba-tiba disahkan tanpa ada dialog secara partisipatif," tegas Rahmad Muhammad dalam siaran persnya.

Sejak lahirnya Keputusan Kepala Daerah Kabupaten Karo, lanjut dikatakan Rahmad, Nomor 6/III/973 tentang penetapan Mbal-Mbal Nodi sebagai Perjalangan Umum dan lahirnya Keputusan Bupati Karo Nomor 520/444/Pertanian/2018 tentang Penetapan Luas Tanah, hingga pengesahan Perda Penggembalaan umum Kecamatan Laubaleng seluas 682 hektare, pemerintah sama sekali tidak melibatkan masyarakat adat.

"Ada hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada yang diakui dalam Pasal 3, undang undang nomor 5 tahun 1960, tentang peraturan dasar pokok agraria yang sayangnya dalam perkara ini tanah adat Mbal-Mbal Petarum justru tidak pernah mendapatkan pengakuan," tegasnya.

Ketua masyarakat adat Mbal-Mbal Petarum, Ngamanken Sembiring kepada pihak KontraS Sumatera Utara mengutarakan, bahwa lahan itu sudah dikelola sejak nenek moyang masyarakat mereka sekitar tahun sejak 1973.

"Ketika pertama kali Pemkab Karo menetapkan wilayah Mbal-Mbal Petarum sebagai wilayah penggembalaan umum, orang tua kami sudah mengelola lahan dan membentuk perkampungan. Lahan itu sudah dikelola sejak dulu, kami masih anak-anak sudah menempati wilayah ini. Kenapa justru diklaim sebagai aset Pemkab Karo. Anehnya, dalam proses pembuatan Perda masyarakat terdampak tidak pernah dilibatkan, artinya Pemkab memangberniat merampok tanah adat kami," ungkap Ngamanken Sembiring.

Ngamanken Sembiring menyatakan, akan banyak kerugian yang dialami masyarakat. Padahal, masyarakat hanya menyambung hidup dengan cara bertani sejak tahun 1973 hingga saat ini.

"Masyarakat Mbal-Mbal Petarum tetap mengelola tanah Nodi sebagai lahan pertanian produktif. Sebagian masyarakat lain juga mengusahakannya untuk pengembalaan ternak. Masing-masing pihak saling menjaga satu sama lain demi menghindari konflik," lanjutnya.

Diketahui, BupatI Karo Cory Sriwati Sebayang tetap bersikukuh menyatakan tanah yang digusur tersebut merupakan aset Pemkab Karo.