Kompolnas Pantau Persiapan Pemilu di Den Haag

Dua personel penyelenggara dipersiapkan di setiap TPS (tempat pemungutan suara).

Daftar Pemilih Tetap (DPT) lebih dari 13.000 adalah suara yang cukup signifikan di Belanda.

Baca Juga:

• Bawaslu Karo Nyatakan Pilkada 2024 Sukses
• Usai Berikan Klarifikasi di Bawaslu, Harun Anggap Semangat Baru Untuk Perubahan Madina
• Kasus PPPK Langkat, Kompolnas : Poldasu Langgar Kode Etik dan Tak Profesional

Yusuf Warsyim, menekankan pola pengamanan penyelenggaran Pemilu di Belanda tahun 2024 ini harus benar benar menjadi perhatian utama dengan mengkoordinasikan kesemua pihak termasuk pengamanan eksternal agar penyelenggaraan Pemilu di Belanda berjalan kondusif, tidak ada hambatan yang berarti.

Pudji Hartanto Iskandar, menjelaskan bahwa salah satu Tugas Pokok Kompolnas adalah membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri, maka secara teknis rekomendasi kebijakannya juga akan disampaikan kepada Kapolri.

Oleh karenanya kebijakan penguatan tata kerja Kelembagaan, SDM dan Anggaran bagi Satker Polri pada Atase Kepolisian di seluruh KBRI perlu mendapat perhatian bersama secara serius.

Terkait hal ini, Wakil Duta Besar sangat sependapat mengingat eksistensi dan peran Polri sangat dibutuhkan terkhusus tantangan kedepan banyak dihadapkan pada isu transnational crime (kejahatan internasional) kejahatan narkoba, siber, kejahatan keuangan antar negara, dan lain-lain yang tidak bisa ditangani oleh para Diplomat.

"Kebijakan memperkuat Atpol adalah kebijakan yang relevan, sangat dibutuhkan," tuturnya.

Sementara itu, Mohammad Dawam, berharap seluruh potensi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilu di Belanda dapat diantisipasi dan diprediksi sedini mungkin, sehingga tidak ada celah gangguan keamanan dalam Pemilu di Belanda pada tahun 2024 ini sekecil apapun.

"Oleh karenanya, kebijakan penebalan pengamanan Pemilu di Belanda dengan menambah anggota Polri oleh Mabes, hemat kami adalah kebijakan yang relevan dan aktual," pungkas Dawam.

Porngky Indarti menyoroti dan mendiskusikan isu Hak Asasi Manusia, RMS hingga isu Papua dalam konteks pandangan dunia internasional terkini di Belanda.

Mengingat The Capital of Law ada di Den Haag, Belanda.

Diskusi Kompolnas dengan KBRI terkait Penyelenggaran Pemilu dan sebelumnya dengan Pihak Kepolisian Belanda terkait Studi Banding, tak lepas dari hasil koordinasi terpadu yang difasilitasi oleh Atase Kepolisian KBRI Den Haag, Kombes Pol. Fibri Karpiananto.