Geledah Kantor DPRD DKI Jakarta, KPK Bawa Sejumlah Dokumen Terkait
Istimewa
KPK
bulat.co.id -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil sejumlah dokumen terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulogebang dari penggeledahan di kantor DPRD DKI Jakarta pada Selasa (17/1/2023).
Dokumen yang diambil itu akan dianalisis tim penyidik untuk kepentingan penyidikan.
"Beberapa dokumen terkait perkara Pulogebang," kata salah satu sumber di internal KPK melalui pesan tertulis, Rabu (18/1/2023), seperti dilansir dari CNNIndonesia.
Baca Juga:KPK Mendapat 1.460 Laporan Penyadapan Sepanjang 2022">Dewas KPK Mendapat 1.460 Laporan Penyadapan Sepanjang 2022
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri hingga kini masih belum memberikan informasi perihal hasil penggeledahan tersebut.
Berdasarkan sumber di KPK, salah satu ruangan yang digeledah adalah milik anggota DPRD DKI Jakarta M. Taufik.
"Ruangannya Om Taufik," ujar sumber di internal KPK melalui pesan tertulis, Selasa (17/1/2023).
Dari pantauan, setidaknya enam mobil penyidik KPK mendatangi kantor DPRD DKI Jakarta sekira pukul 18.10 WIB. Penyidik baru keluar dari gedung sekitar pukul 20.55 WIB. Mereka terlihat membawa sejumlah koper.
Kasus Pulogebang merupakan pengembangan dari perkara korupsi pengadaan tanah di Munjul yang menjerat Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya periode 2016-2021 Yoory Corneles Pinontoan dan kawan-kawan.
Pengadaan tanah dalam kasus ini merupakan proyek Perumda Sarana Jaya tahun 2018-2019
KPK menyatakan sudah menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Kelurahan Pulogebang. Namun, KPK belum mengumumkannya ke publik.
Hal itu berdasarkan kebijakan pimpinan KPK era Firli Bahuri Cs yang baru akan menyampaikan konstruksi kasus berikut identitas tersangka bersamaan dengan upaya paksa penangkapan maupun penahanan.
Editor
:
Tags
Berita Terkait
Diberhentikan Dengan Alasan Yang Tidak Jelas dan Gaji Tidak Dibayarkan, 5 Honorer Layangkan Surat Audiensi ke DPRD Labuhanbatu
Dewi Suryani Minta Pemerintah Buka Pasar Bazar Week End di Labuan Bajo
Bicara Political Will, Frid Ndarung: Edi Weng Belum Maksimal
Ranperda Pangan Lokal Jadi Solusi Dari Permasalahan yang Dihadapi Petani dan Pelaku UMKM
Warga Curhat ke DPRD Soal Harga Pangan Lokal yang Murah dan Ketiadaan Pasar
Ino Peni Menyebut Reklamasi Pantai Mawatu Berdampak Buruk Pada Ekosistem Laut karena Membabat Mangrove
Komentar