Nelayan Mitra Bajo Menolak Aktivitas Reklamasi di Pantai Mawatu

Kelompok Nelayan ini menilai reklamasi yang dilakukan oleh Mawatu Resort itu akan berdampak buruk.

Mustafa, Sekretaris Kelompok Nelayan Mitra Bajo menegaskan bahwa, terlepas dari apakah nelayan lain telah berbicara mengenai isu ini atau tidak, kelompoknya dengan tegas menolak kelanjutan proyek tersebut karena dampak negatif yang ditimbulkannya.

Baca Juga:

• Mawatu Resort Babat Mangrove untuk Bangun Tanggul, AHY: Mangrove Itu Tanggul Alami
• Wagub Jhoni Asadoma Tinjau Hotel yang Membabat Mangrove dan Memagari Laut di Labuan Bajo
• Ino Peni Menyebut Reklamasi Pantai Mawatu Berdampak Buruk Pada Ekosistem Laut karena Membabat Mangrove

"Saya selaku nelayan, mewakili seluruh nelayan khususnya, terlepas dari teman-teman nelayan yang lain yang sudah berbicara mengenai hal ini atau tidak, tapi terkhusus kami; kelompok Nelayan Mitra Bajo, kami sebagai nelayan menilai, berbicara tentang reklamasi itu pasti ada dampak buruknya, kami nelayan tidak menyepakati ini (reklamasi) terus berlanjut," jelasnya. Kamis [27/03], siang.

Kata Mustafa, reklamasi itu merugikan mereka secara ekonomi, merusak ekosistem laut, terutama menghambat pertumbuhan terumbu karang akibat pengerukan pasir dan aktivitas manusia yang mengganggu keseimbangan ekosistem.

Menurut Mustafa, dengan adanya reklamasi yang dilakukan oleh Mawatu Resort, zona tangkapan ikan mereka mau tidak mau harus bergeser, dan ketika itu bergeser ke tempat yang lain, itu akan mempersulit mereka.

Sehingga, ia pun meminta kepada pihak Polair untuk tidak lagi membatasi ruang gerak mereka. "Kami minta Polair jangan menagkap kami ketika kami menangkap ikan dengan peralatan tidak ramah lingkungan, ya bagaimana kami mau ramah lingkungan, tempat kami menangkap ikan dengan mudah dan ramah lingkungan itu sudah dibatasi," tegasnya.

Ia juga menyoroti bahwa reklamasi cenderung menguntungkan pihak tertentu, sementara masyarakat kecil, terutama nelayan, selalu menjadi pihak yang dirugikan.

"Kalau berbicara reklamasi kami sebagai orang awam, itu tidak ada bagusnya, artinya berbicara reklamasi bicara ada orang yang diuntungkan dari reklamasi itu, kemudian yang dirugikan dari reklamasi itu kan selalu orang yang di bagian bawah," keluhnya.

Ia juga menekankan bahwa apabila proyek ini tetap berlanjut, maka perlu ada perhatian serius terhadap dampaknya. "Kalaupun aktiavitas ini terus berlanjut mohon diperhatikan sebaik-baiknya terhadap dampak, apakah ini baik atau buruk, untuk kelangsungan hidup nelayan," jelasnya.

Selain itu, Ia juga mencontohkan kasus yang pernah terjadi sebelumnya, di mana pihak kepolisian menangkap sejumlah alat tangkap yang dianggap merusak terumbu karang. "Jika yang dilakukan Polair dalam melindungi terumbu karang dianggap benar, maka reklamasi yang jelas-jelas mengganggu ekosistem laut juga harus dipertimbangkan dampak buruknya terhadap kami nelayan," kata Mustafa.

Terkait pernyataan Bupati yang menyebut bahwa reklamasi bukanlah aktivitas yang haram, nelayan tersebut menilai bahwa pemerintah daerah seharusnya lebih bijak dalam menyikapi persoalan ini.

"Saya pikir soal halal dan haram itu bukan ranahnya bupati, pastinya pa bupati di sini bisa lebih bijak melihat persoalan ini, karena terus terang, pa bupati juga hari ini duduk di kursi bupati juga karena suara para nelayan," tukasnya.

Sebagai penutup, ia berharap ada solusi yang berpihak kepada nelayan agar proyek reklamasi tidak semakin memperburuk kondisi mereka. "Saya berharap pa bupati lebih memprioritaskan nelayan tanpa berbicara di luar dari konteks halal dan haram ini, apapun yang disampaikan pa bupati yang tidak berpihak kepada masyarakat khususnya nelayan maka, harapannya ketika bertemu di forum-forum resmi pa bupati bisa mendengar kami nelayan," pungkasnya.